Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Akan Beri Sejumlah Relaksasi untuk Perusahaan, Menperin: Prinsipnya Kita Cegah PHK

image-gnews
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pada 2023 pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan atau relaksasi kepada perusahaan, khususnya di industri tekstil, furnitur, dan alas kaki. Hal tersebut untuk mengantisipasi dampak buruk dari resesi global yang diprediksi semakin suram tahun depan. 

"Prinsipnya kan kita mencegah PHK (pemutusan hubungan kerja). Beberapa dalam rapat kemarin sudah mendapatkan persetujuan, tinggal draft policy-nya saja yang sedang kita siapkan," tutur Agus di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Selatan pada Selasa, 27 Desember 2022. 

Agus menuturkan Kemenperin telah menyampaikan beberapa usulan untuk membantu industri tekstil, furnitur, dan alas kaki ini. Di antaranya usulan larangan terbatas (lartas) impor dan kebijakan dari pos border menjadi border

Kemenperin juga mengusulkan pemberian relaksasi dalam mengatur kewajiban jam kerja. "Jadi kan selama ini industri harus membayar minimal 40 jam, nah itu kami minta itu direlaksasi paling tidak sampai kondisi normal," kata dia. 

Kemudian Kemenperin menyarankan perluasan pasar ekspor. Salah satu strategi yang disiapkan adalah mendorong perjanjian dagang dengan Uni Eropa (EU). Hal itu diharapkan dapat membuat produk ekspor dari Indonesia dapat kompetitif dengan produk Vietnam yang tidak kena tarif impor di Eropa.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani mengingatkan bahwa pengaruh resesi global 2023 sangat nyata bagi sejumlah industri, khususnya padat karya. Salah satu imbasnya, kata dia, adalah penurunan agregat permintaan ekspor. 

Apindo mencatat industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki dihadapkan pada penurunan permintaan pasar global, khususnya dari negara-negara maju. Di industri TPT dan alas kaki terjadi penurunan pesanan antara 30-50 persen untuk pengiriman akhir tahun 2022 sampai kuartal pertama 2023. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apindo juga merujuk pada laporan dari industri garmen, tekstil dan alas kaki telah terjadi PHK atas 87.236 pekerjanya hanya dari 163 perusahaan. Data tersebut berbeda dengan yang dicatat oleh BPJS ketenagakerjaan yang mencatat 919.071 yang mengalami PHK, karena mencairkan dana Jaminan Hari Tua selama periode Januari-1 November 2022.

Agus pun memperkirakan di penghujung 2022 ini akan terjadi PHK besar-besaran dan terus berlanjut pada 2023. “Sebab kondisi tersebut memaksa perusahaan-perusahaan di sektor itu untuk mengurangi produksi secara signifikan dan berujung pada pengurangan jam kerja hingga PHK,” ucap dia.

RIANI SANUSI PUTRI | MOH KHORY ALFARIZI

Baca JugaSering Minum Teh Herbal Sebelum Tidur, Ini Manfaatnya Menurut Ahli

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management

12 jam lalu

BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management

Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management


Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

18 jam lalu

Telkomsel Bicara Potensi dan Tantangan Industri Telekomunikasi ke Depan

Telkomsel mengklaim secara konsisten menghadirkan layanan dan produk Fix Mobile Convergence (FMC) yang menjangkau seluruh wilayah.


Kemenparekraf soal RPP Kesehatan: Industri Kreatif Dirugikan, Multiplier Effect Hilang hingga Ancaman PHK

1 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Kemenparekraf soal RPP Kesehatan: Industri Kreatif Dirugikan, Multiplier Effect Hilang hingga Ancaman PHK

Kemenparekraf menilai perlunya kajian lebih dalam terhadap RPP Kesehatan karena berpotensi membawa dampak negatif bagi industri kreatif di Tanah Air.


Ini Risiko Boikot Produk Terafiliasi Israel, Salah Satunya PHK Massal

1 hari lalu

Forum Umat Islam berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (23/1). Mereka mengutuk serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina, dan menyerukan boikot atas produk Amerika dan Israel.TEMPO/Wahyu Setiawan
Ini Risiko Boikot Produk Terafiliasi Israel, Salah Satunya PHK Massal

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyatakkan boikot produk Israel dapat menimbulkan beberapa risiko besar. Apa saja?


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


Emisi CO2 Sistem Pangan Peternakan Jadi Sorotan COP28 di Dubai

2 hari lalu

Knickers bersama kawanan sapi ternak lain di peternakan Lake Preston, Australia.[ABC South West/Jacqueline Lynch]
Emisi CO2 Sistem Pangan Peternakan Jadi Sorotan COP28 di Dubai

Negara-negara didesak untuk mengekang industri peternakan untuk mencapai tujuan iklim.


Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

2 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

Berita terpopuler pada Selasa, 28 November 2023, dimulai dari Ketua Apindo yang berbicara soal dampak boikot produk berafiliasi Israel ke penjualan hi


Ketua Apindo Beberkan 3 Tantangan Industri untuk Kembangkan Ekonomi Digital

2 hari lalu

Pekerja melakukan pengecekan jaringan di Kampus Pusat Data H2, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 22 Juni 2023. Kampus Pusat Data H2 menjadi salah satu pusat penyimpanan data digital karya Indonesia dengan tujuan memperkuat infrastruktur ekonomi digital Indonesia sehingga meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan ekonomi Indonesia di dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Apindo Beberkan 3 Tantangan Industri untuk Kembangkan Ekonomi Digital

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan tiga tantangan yang dihadapi industri untuk mengembangkan ekonomi digital.


Cara dan Syarat Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan via SIAPkerja

6 hari lalu

Ketahui persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan agar prosesnya mudah. Beberapa dokumen yang harus dibawa seperti kartu BPJS hingga KTP. Foto: Flickr
Cara dan Syarat Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan via SIAPkerja

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK.


Jokowi Groundbreaking Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berswafoto saat mengunjungi di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Kamis, 23 November 2023. Jokowi disambut oleh para pelajar yang berbaris mengenakan pakaian sali yang  menyanyikan lagu
Jokowi Groundbreaking Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat

Menurut Jokowi, pabrik tersebut berpotensi memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.