Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPOM Temukan 66.113 Produk Tak Penuhi Standar, Mulai Mi Instan hingga Kopi

image-gnews
Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers penerbitan izin penggunaan darurat atau UEA vaksin Covid-19 Inavac di Jakarta, Jum'at, 4 November 2022. Vaksin primer InaVac disetujui untuk menstimulasi imunitas tubuh terhadap SARS-CoV-2 untuk pencegahan COVID-19 pada orang berusia 18 tahun ke atas.  TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers penerbitan izin penggunaan darurat atau UEA vaksin Covid-19 Inavac di Jakarta, Jum'at, 4 November 2022. Vaksin primer InaVac disetujui untuk menstimulasi imunitas tubuh terhadap SARS-CoV-2 untuk pencegahan COVID-19 pada orang berusia 18 tahun ke atas. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 3.955 item produk makanan dan minuman tidak memenuhi standar. Total seluruh item produk tersebut mencapai 66.113 paks dengan nilai ekonomi Rp 666 juta. 

“Temuan itu berdasarkan pengawasan rutin khusus pangan yang difokuskan pada pangan olahan terkemas kedaluwarsa, ilegal, dan rusak di sarana peredaran,” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam konferensi pers virtual pada Senin, 26 Desember 2022.

BPOM melakukan pemeriksaan serentak di 34 balai besar POM dan 39 kantor BPOM di kabupaten dan kota. Hingga 21 Desember 202, BPOM melakukan pengawasan terhadap 2.412 sarana peredaran yang terdiri atas 1.928 retail, 437 gudang distributor, 15 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang mengatakan 66.113 paks produk tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Produk kadaluarsa ditemukan paling banyak, yakni 55,93 persen. Kemudian produk tanpa izin edar sebesar 35,9 persen dan produk pangan rusak sebesar 8,1 persen.

Baca: Temuan Baru BPOM: Ada Aspek Pemalsuan Kandungan Bahan Baku Obat Sirup

Hasil pengawasan tersebut menunjukkan, 769 atau 31,98 persen sarana menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan. Rinciannya, 30,27 persen di sarana retail; 1,53 persen di gudang distributor, dan di gudang importir sebesar 0,08 persen. “Sebagian besar produk yang tidak memenuhi ketentuan berada di sarana ritel,” kata Rita.

Adapun temuan-temuan itu dominan terdeteksi di beberapa wilayah. Pangan kedaluwarsa tertinggi ditemukan di Indonesia bagian timur, yakni di UPT Kupang, Manokwari, Ambon, Merauke, dan Kendari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian produk tanpa izin edar ditemukan di Tarakan, Kalimantan Timur; Rejang Lebong, Bengkulu; Tangeran; Banjarmasin; dan DKI Jakarta. Semenntara itu, pangan yang rusak di Kabupaten Mimika, Papua; Kupang; Kabupaten Sungai Penuh, Jambi; Kendari; dan Surabaya.

“Lima jenis pangan tidak memenuhi ketentuan yang terbesar adalah kadaluarsa minuman serbuk kopi, bumbu dan kodimen, mi instan, bumbu siap pakai, minuman serbuk perasa,” ucap Rita.

Sedangkan yang tanpa izin edar adalah bahan tambahan pangan atau BTP, makanan ringan, mi instan, cake, krimer, dan kental manis. “Untuk produk yang rusak adalah saus sambal, krimer, kental manis, susu UHT, mi instan dan minuman mengandung mengandung susu,” tutur Rita.

Baca juga: Komunitas Konsumen Indonesia Gugat BPOM ke PTUN dan Tuntut Permintaan Maaf

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

4 jam lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.


Upaya BPKN Gencarkan Implementasi Regulasi Pelabelan BPA

2 hari lalu

BPOM Sosialisasi Aturan Baru LabelBahaya BPA
Upaya BPKN Gencarkan Implementasi Regulasi Pelabelan BPA

BKPN mendorong penerbitan petunjuk teknis dan produsen besar memberi contoh penerapan label BPA.


Bapanas Dorong UMKM Lokal Ciptakan Diversifikasi Pangan

2 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bapanas Dorong UMKM Lokal Ciptakan Diversifikasi Pangan

Bapanas berkomitmen dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor pangan lokal.


Bamsoet Dorong Kemandirian Pangan Nasional

3 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat bertemu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Manado, Sabtu 13 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Kemandirian Pangan Nasional

Bambang Soesatyo menuturkan salah satu tantangan utama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kedepan adalah terus menjaga kemandirian pangan nasional


Pentingnya Literasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Masyarakat

3 hari lalu

Ilustrasi obat ilegal. Pixabay
Pentingnya Literasi Pengawasan Obat dan Makanan pada Masyarakat

Masyarakat diminta paham terhadap produk obat dan makanan dengan memperhatikan legalitas keamanan, mutu, khasiat, gizi dan manfaatnya.


Perkuat Ketahanan Pangan 10 Komoditas, PT RNI Ajukan Rp 1,6 Triliun Pernyertaan Modal Negara

7 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Perkuat Ketahanan Pangan 10 Komoditas, PT RNI Ajukan Rp 1,6 Triliun Pernyertaan Modal Negara

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun pendanaan program pemerintah berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

9 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Senyawa Bromat dalam AMDK: Akademisi Menilai Perlu Uji Analisis Air Tanah

9 hari lalu

Ilustrasi air mineral by Boldsky
Senyawa Bromat dalam AMDK: Akademisi Menilai Perlu Uji Analisis Air Tanah

BPOM mengingatkan produsen air minum dalam kemasan atau AMDK untuk memperhatikan bromat.


Waspada Makanan Mengandung Zat Berbahaya, Ini Pesan BPOM

10 hari lalu

Ilustrasi jajanan anak. Twitter.com
Waspada Makanan Mengandung Zat Berbahaya, Ini Pesan BPOM

BPOM menyebut Indonesia sedang terancam berbagai penyakit yang disebabkan pangan yang mengandung berbagai zat berbahaya, waspadalah.


YLKI Sambut Positif dan Minta BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label Bahaya BPA

14 hari lalu

BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label
Bahaya BPA
YLKI Sambut Positif dan Minta BPOM Sosialisasi Aturan Baru Label Bahaya BPA

Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen