TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat banyak aduan dari warganya terkait kenaikan harga perangkat set top box (STB), setelah pemerintah mulai memberlakukan siaran televisi (TV) digital per 2 Desember 2022 lalu.
Banyak warga yang kemudian meminta bantuan STB kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Iya, banyak (aduan warga), salah satunya karena harga STB yang mahal," ungkap Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, seusai mengikuti upacara Hari Bela Negara ke-74 tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Senin, 19 Desember 2022.
Menurut survei Tempo, sebelum siaran TV digital mulai diberlakukan, harga perangkat STB dengan berbagai merek di Solo berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000. Namun saat ini harga rata-rata naik sampai dengan dua kali lipat yaitu berkisar antara Rp 200.000 sampai lebih dari Rp 400.000.
Terkait aduan itu, Gibran memastikan ada bantuan pembagian STB tersebut dari pemerintah bagi warga tidak mampu. Dari jumlah 22.000 STB yang disiapkan untuk masyarakat Solo, hingga saat ini setidaknya sudah 9.000 perangkat STB yang dibagikan kepada yang memenuhi kriteria.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Senin, Gibran membagikan secara simbolis bantuan berupa perangkat STB kepada sejumlah warga di Solo.
"Yang sudah terbagi sejauh ini sudah sekitar 9.000 STB, dan hari ini dibagikan 2.000 STB. Jumlah total yang disediakan sesuai data base ada 22.000 STB jadi nanti masih ada 11.000 lagi yang siap dibagikan. Barangnya sudah ada dan tinggal dibagi saja secepatnya. Sebelum tahun baru sudah selesai, tenang saja," kata Gibran.
Pendistribusian bantuan STB itu, lanjut Gibran, di antaranya akan melalui kelurahan dan kecamatan.
"Nanti coba kami bantu di kelurahan dan kecamatan," katanya lagi.
Hadir pula dalam pembagian bantuan perangkat STB secara simbolis itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ismail.
Disebutkan Ismail, jumlah bantuan STB yang sudah terbagi secara nasional ada sekitar 1,5 juta perangkat. Dari jumlah itu, sebanyak 1,2 juta di antaranya merupakan bantuan dari pemerintah dan 300.000 perangkat dari lembaga penyiaran swasta (LPS).
"Target kami secara nasional jumlahnya bisa mencapai 5,6 juta. Saat ini masih jalan terus. Untuk yang pemerintah sudah menjalankan, dan kami berharap untuk LPS juga bisa segera," kata Ismail.
Namun Ismail menegaskan, bantuan perangkat STB itu hanya diperuntukkan bagi warga yang masuk kriteria miskin atau warga tidak mampu.
"Bagi warga yang masih mampu tentunya kami harapkan dapat membeli sendiri," kata Ismail.
Diakui Ismail, dalam pendistribusian bantuan itu sempat ada kegagalan karena dalam pelaksanaannya ada hambatan. Salah satu contoh ketika warga penerima sudah meninggal dunia atau pindah alamat.
SEPTHIA RYANTHIE
