TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu merespons anggapan sejumlah pihak soal rencana pemberian subsidi mobil listrik dan sepeda motor listrik sebagai kebijakan yang mencoreng rasa keadilan anggaran.
Menurut dia, pemberian subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu, bukan berarti mengistimewakan orang kaya. Pasalnya, dari keseluruhan APBN, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan SDM yang di dalamnya terdapat sektor pendidikan dan kesehatan.
Baca: Menperin Sebut Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Sri Mulyani: Kita Akan Hitung
“Untuk modal manusia itu, APBN cukup besar. Pendidikan sekitar 20 persen, belanja kesehatan semakin tinggi di atas 5 persen,” kata Febrio di Gedung DPR, Kamis, 15 Desember 2022.
Sementara untuk Program Keluarga Harapan atau PKH dalam beberapa tahun terakhir dianggarkan Rp 120-130 triliun.
Sisanya, kata Febrio, anggaran digelongorkan besar-besaran untuk pengadaan infrastruktur yang menyentuh lebih dari Rp 300 triliun. Adapun subsidi mobil dan motor listrik diarahkan ke transformasi industri sekaligus menjawab keadilan anggaran.
Penjelasan Febrio menanggapi pandangan sebagian pihak yang menilai rencana subsidi mobil listrik dan sepeda motor listrik terkesan mengistimewakan orang kaya.
Selanjutnya: Sebab, harga kendaraan jenis itu...
