Ketiga, untuk mewujudkan proyek KCJB yang memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara yakni Cina dan Indonesia.
Soal ini, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memastikan menegaskan bahwa perpanjangan masa konsesi dari 50 ke 80 tahun belum diketok palu atau bersifat final.
Perubahan kondisi di lapangan
Sebab, kata Dwiyana, perpanjangan masih diajukan kepada Kemenhub sebagai regulator. Perubahan situasi dan kondisi di lapangan selama konstruksi, menurut dia, juga ikut memicu perlunya perpanjangan masa konsesi.
Apalagi saat ini terjadi perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang berdampak pada indikator investasi proyek. Sedangkan perbedaan prediksi permintaan (penumpang) atau demand forecast kereta cepat telah berubah sejak sebelum dengan setelah pandemi.
LAPI ITB sebelumnya dalam demand forecast-nya memperkirakan permintaan akan kereta cepat mencapai 60.000 penumpang per hari. Usai pandemi, Polar UI memprediksi demand forecast lebih rendah yakni hanya 29.000 penumpang per hari.
Selain ituitu, kawasan TOD Kereta Cepat yang kini ditunda pembangunanannya juga bakal berimbas pada perpanjangan masa konsesi. Pada awalnya, dengan uji kelayakan atau feasibility study proyek, kawasan TOD akan dibangun secara paralel dengan sarana dan prasarana Kereta Cepat agar kawasan TOD bisa menjadi pundi-pundi pemasukan Kereta Cepat yang bersifat non-fare box revenue.
"Akan tetapi karena beberapa pertimbangan kita postpone saat ini, karena kita fokus anggaran yang ada untuk menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan yang tidak disetujui pemegang saham," ucap Dwiyana.
Hal-hal itu, kata dia, yang menjadi pertimbangan KCIC meminta perpanjangan masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung. "Di infrastruktur lainnya terkait pelabuhan udara dan pelabuhan laut konsesinya lebih dari 50 tahun. Ini kita cek bareng-bareng."
BISNIS
Baca juga: Kereta Cepat Bakal Terkoneksi LRT dan KA Feeder, Jakarta-Bandung Cuma 1 Jam?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
