Adapun anggaran perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Di mana pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.
Sementara untuk ketahanan energi nilainya sebesar Rp 341,3 triliun. Angka tersebut termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi. “Serta belanja di bidang energi,” ucap Sri Mulyani.
Kualitas belanja harus diperbaiki
Sri Mulyani meminta agar kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki. Menurut dia, belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang detail dan pemahaman kondisi lapangan pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna.
“Juga berbasis manfaat dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi. Ini akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi belanja negara yang baik,” kata dia.
Dia mengatakan hal itu akan mendukung tercapai target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sinergi belanja antara pusat dan daerah, Sri Mulyani menilai, menjadi sangat penting ini terus didukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
