Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

image-gnews
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. TEMPO/Aqsa Hamka
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. TEMPO/Aqsa Hamka
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yakin permohonan uji materiil yang disorongkan oleh sepuluh asosiasi pengusaha terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Beleid yang dimasalahkan tersebut menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 sebesar 10 persen.

"Feeling saya enggak mungkin kalah," tutur Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 November 2022. 

Ia menilai kedudukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 lebih rendah ketimbang Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang menjadi dasar upah minimum provinsi (UMP) sebelumnya. Ditambah, PP Nomor 36 Tahun 2021, menurut dia, lebih moderat lantaran variabel penentu UMP meliputi rata-rata jumlah keluarga yang bekerja dan rata-rata pendapatan per keluarga.

Baca juga: Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

"Jadi di sana (PP Nomor 36 Tahun 2021) itu lebih objektif dari pelaku usaha dan kondisi tenaga kerja kita," kata dia.

Sarman menuturkan, jika pemerintah ingin merevisi formula pengupahan melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, seharusnya elemen pengusaha diajak duduk bersama untuk mendiskusikannya terlebih dulu. Sebab, kata dia, pengusahalah yang paling tahu perihal kemampuan pemberian upah kepada pekerja atau buruh. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," tuturnya. 

Adapun dalam proses penerbitan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, Sarman merasa pengusaha tak dilibatkan. Dia pun merasa aturan baru itu dirilis secara tiba-tiba dan lebih condong memihak pekerja atau buruh. 

"Artinya jangan sampai UMP 2023 ini hanya kepentingan buruh. Enggak mungkin dong, yang gaji kita kok," ucapnya.

Sepuluh asosiasi pengusaha mengajukan uji materiil atas Permenaker anyar. Mereka adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Lalu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman disertai 82 alat bukti. 

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

5 hari lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Pelemahan Rupiah Berimbas pada Biaya Operasional, Kadin Imbau Industri Ambil Langkah Antisipatif Jangka Pendek

5 hari lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pelemahan Rupiah Berimbas pada Biaya Operasional, Kadin Imbau Industri Ambil Langkah Antisipatif Jangka Pendek

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah menimbulkan ancaman terhadap rantai pasok. Hal ini berimbas pada peningkatan beban biaya operasional perusahaan.


Kadin dan Komisi Informasi Berkomitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Bisnis

12 hari lalu

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia (tengah). Dok. Kadin
Kadin dan Komisi Informasi Berkomitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Bisnis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komisi Informasi (KI) Pusat RI teken MoU keterbukaan informasi bisnis.


Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

17 hari lalu

Ketua Kadin terpilih Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan diri sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon
Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons pro dan kontra Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Pasal dalam aturan itu mengatur soal seribu hari pertama.


Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

19 hari lalu

Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

Berikut daftar UMP di 38 provinsi Indonesia. Upah minimum jadi landasan besaran potongan Tapera yang akan diwajibkan kepada seluruh pekerja.


Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

25 hari lalu

Pengunjung melihat maket perumahan pada pameran Indonesia Properti Expo 2022 di JCC, Jakarta, Ahad, 20 November 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melihat pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2022 dapat menjadi peluang untuk mendorong perekonomian sekaligus mengentaskan backlog atau kekurangan perumahan yang masih tinggi, yakni 12,75 juta unit. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

Keputusan Presiden Jokowi untuk mewajibkan seluruh pekerja ikut Tapera, dinilai Kadin baik tapi tak semua perusahaan siap secara finansial


Kadin Kota Solo Jaring UMKM Jadi Anggota, Begini Cara Daftarnya

32 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Kadin Kota Solo Ferry Sephta Indrianto berfoto bersama partisipan dalam acara Closing Ceremony Solo Great Sale ke-9 Tahun 2023 yang digelar di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Selasa malam, 31 Oktober 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kadin Kota Solo Jaring UMKM Jadi Anggota, Begini Cara Daftarnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Solo ambil bagian dalam program Ayo Berkadin dengan target nasional menjaring 1 juta UMKM di Indonesia bergabung menjadi anggota Kadin.


Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

38 hari lalu

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, usai acara media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh


82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

39 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.


Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

41 hari lalu

Tim SAR melakukan pencarian terhadap enam orang masyarakat yang terbawa arus banjir bandang di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin, 13 Mei 2023. BNPB mencatat 41 orang dinyatakan meninggal akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024. TEMPO/Fachri Hamzah
Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

Banjir menyebabkan jalan nasional di Sumatera Barat terputus. Kadin khawatir akan terjadi ancaman pada pasokan komoditas.