Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yakin permohonan uji materiil yang disorongkan oleh sepuluh asosiasi pengusaha terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Beleid yang dimasalahkan tersebut menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 sebesar 10 persen.

"Feeling saya enggak mungkin kalah," tutur Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 November 2022. 

Ia menilai kedudukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 lebih rendah ketimbang Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang menjadi dasar upah minimum provinsi (UMP) sebelumnya. Ditambah, PP Nomor 36 Tahun 2021, menurut dia, lebih moderat lantaran variabel penentu UMP meliputi rata-rata jumlah keluarga yang bekerja dan rata-rata pendapatan per keluarga.

Baca juga: Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

"Jadi di sana (PP Nomor 36 Tahun 2021) itu lebih objektif dari pelaku usaha dan kondisi tenaga kerja kita," kata dia.

Sarman menuturkan, jika pemerintah ingin merevisi formula pengupahan melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, seharusnya elemen pengusaha diajak duduk bersama untuk mendiskusikannya terlebih dulu. Sebab, kata dia, pengusahalah yang paling tahu perihal kemampuan pemberian upah kepada pekerja atau buruh. 

"Yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," tuturnya. 

Adapun dalam proses penerbitan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, Sarman merasa pengusaha tak dilibatkan. Dia pun merasa aturan baru itu dirilis secara tiba-tiba dan lebih condong memihak pekerja atau buruh. 

"Artinya jangan sampai UMP 2023 ini hanya kepentingan buruh. Enggak mungkin dong, yang gaji kita kok," ucapnya.

Sepuluh asosiasi pengusaha mengajukan uji materiil atas Permenaker anyar. Mereka adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Lalu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman disertai 82 alat bukti. 

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

18 jam lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

2 hari lalu

Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Indonesia Trading House di Swiss untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa.


Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

9 hari lalu

Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

Ketua Kadin Kota Solo terpilih, Ferry Septha Indrianto menyebutkan pihaknya mendorong UMKM dapat masuk ke dalam katalog elektronik atau e-katalog.


Potensi Hilirisasi Industri, Bos Kadin: Memacu Pertumbuhan Ekonomi RI

9 hari lalu

Potensi Hilirisasi Industri, Bos Kadin: Memacu Pertumbuhan Ekonomi RI

Arsjad Rasjid mengatakan salah satu indikator keberhasilan hilirisasi industri di tanah air adalah pelibatan sektor swasta termasuk investor global.


Kadin dan BKPM Gelar Indonesia Pavillion di WEF Davos, Salah Satunya untuk Gaet Investor Global ke IKN

10 hari lalu

Kadin dan BKPM Gelar Indonesia Pavillion di WEF Davos, Salah Satunya untuk Gaet Investor Global ke IKN

Kadin dan BKPM menggaet investor global untuk menyuntikkan modal ke Tanah Air lewat Indonesia Pavilion yang merupakan rangkaian WEF 2023 di Davos.


Kadin Dukung Gelaran BIMP-EAGA Maritime 2023: Tingkatkan Potensi Laut RI

15 hari lalu

Kadin Dukung Gelaran BIMP-EAGA Maritime 2023: Tingkatkan Potensi Laut RI

TEMPO.CO, Jakarta- Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh acara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Maritime 2023. Acara tersebut akan diselenggarakan oleh PT. Pelindo mulai 21-23 Februari 2023 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan.


Kadin dan Indosat Ooredoo Buka Program Beasiswa Coding, Targetkan 3.000 Anak Muda

18 hari lalu

Kadin dan Indosat Ooredoo Buka Program Beasiswa Coding, Targetkan 3.000 Anak Muda

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membuka pendaftaran program beasiswa IDCamp X Kadin 2023.


Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

20 hari lalu

Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembentukan Perppu Cipta Kerja telah melibatkan semua pemangku kepentingan.


Terpopuler Bisnis: Daftar Biaya-biaya yang Naik Tahun Ini, Perpu Cipta Kerja Menentukan Investasi

25 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar Biaya-biaya yang Naik Tahun Ini, Perpu Cipta Kerja Menentukan Investasi

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 2 Januari 2023, dimulai dari deretan tarif yang naik pada tahun 2023.


Kadin: Perpu Cipta Kerja Menentukan Dunia Usaha dan Investasi

26 hari lalu

Kadin: Perpu Cipta Kerja Menentukan Dunia Usaha dan Investasi

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menanggapi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan.