Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

image-gnews
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid enggan menanggapi lebih jauh soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 yang telah ditetapkan 33 gubernur, kemarin. Dia menilai Kadin harus menghormati proses yang ada. 

"Saya tidak mau menyentuh hal tersebut. Tidak boleh Kadin bercawe-cawe," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 November 2022. 

Kendati demikian, ia menilai terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023 yang menetapkan besaran kenaikan UMP sebesar 10 persen menimbulkan dualisme. Imbasnya, kata dia, aturan itu menurunkan minat investor untuk menyuntikkan modalnya di Indonesia. 

Maka itu, Arsjad menilai wajar apabila sepuluh asosiasi pengusaha mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung (MA). Walau begitu, lagi-lagi Arsjad menekankan tetap tak ingin mencampuri gugatan tersebut. 

"Untuk UMP, lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada," tutur Arsyad. 

Adapun sepuluh asosiasi pengusaha mengajukan uji materiil terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2023. Sepuluh asosiasi itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Baca: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman serta 82 alat bukti. Dalil-dalil uji materiil yang diajukan berisi alasan mengapa Permenaker 18 Tahun 2022 harus dibatalkan oleh MA. Asosasi menilai ada enam peraturan perundangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dilanggar oleh beleid itu.

Keenam batu uji itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan lain yang dianggap dilanggar Permenaker 18 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

Menurut Kuasa Hukum asosiasi pengusaha, Denny Indrayana, Permenaker 18 Tahun 2022 telah menambah dan mengubah norma yang telah jelas mengatur soal upah minimum di dalam PP Pengupahan. Karena itu, ia menilai Permenaker 18 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Di sisi lain, ia menganggap Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil alih otoritas presiden untuk mengatur upah minimum. 

"Apalagi pengubahan kebijakan melalui Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut dilakukan mendadak tanpa sama sekali melibatkan para stakeholder," kata dia.

Keputusan pemerintah dalam menerbitkan aturan tersebut, dia melanjutkan, juga tanpa didului pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Karena itu, ia menganggap beleid tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum hingga memperburuk iklim investasi nasional.

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kadin Harap Pemerintah Buka Kran Perdagangan Karbon Kredit di Pasar Internasional

16 jam lalu

Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Kadin Harap Pemerintah Buka Kran Perdagangan Karbon Kredit di Pasar Internasional

Potensi pasar internasional untuk perdagangan karbon kredit ini sangat masif. Namun, Kadin menyayangkan regulasi di Indonesia belum memfasilitasi ini


Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sedang merampungkan white paper untuk legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah itu?


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta dukungan bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

5 hari lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Rangkaian trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada akhir Juli 2024.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

5 hari lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi yang didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku usaha dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung pelaksanaan program Prabowo.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.


Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023. Hotel Vasanta menjadi hotel kedua yang dibangun di kawasan IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

Selain Hotel Nusantara, sarana lainnya seperti rumah sakit dan ritel sudah mulai dibangun di IKN


Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil peluang dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

6 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil peluang dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

Kadin sebut Indonesia bisa ambil peluang dari perang dagang Amerika Cina. Namun tergantung kesiapan industri.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

6 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.


Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

6 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menemui awak media usai mengadakan pembicaraan tertutup di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid minta aturan bea masuk impor tidak menggangu pasokan bahan baku industri dalam negeri.