Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid enggan menanggapi lebih jauh soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 yang telah ditetapkan 33 gubernur, kemarin. Dia menilai Kadin harus menghormati proses yang ada. 

"Saya tidak mau menyentuh hal tersebut. Tidak boleh Kadin bercawe-cawe," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 November 2022. 

Kendati demikian, ia menilai terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023 yang menetapkan besaran kenaikan UMP sebesar 10 persen menimbulkan dualisme. Imbasnya, kata dia, aturan itu menurunkan minat investor untuk menyuntikkan modalnya di Indonesia. 

Maka itu, Arsjad menilai wajar apabila sepuluh asosiasi pengusaha mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung (MA). Walau begitu, lagi-lagi Arsjad menekankan tetap tak ingin mencampuri gugatan tersebut. 

"Untuk UMP, lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada," tutur Arsyad. 

Adapun sepuluh asosiasi pengusaha mengajukan uji materiil terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2023. Sepuluh asosiasi itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Baca: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Kemudian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman serta 82 alat bukti. Dalil-dalil uji materiil yang diajukan berisi alasan mengapa Permenaker 18 Tahun 2022 harus dibatalkan oleh MA. Asosasi menilai ada enam peraturan perundangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dilanggar oleh beleid itu.

Keenam batu uji itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan lain yang dianggap dilanggar Permenaker 18 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

Menurut Kuasa Hukum asosiasi pengusaha, Denny Indrayana, Permenaker 18 Tahun 2022 telah menambah dan mengubah norma yang telah jelas mengatur soal upah minimum di dalam PP Pengupahan. Karena itu, ia menilai Permenaker 18 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Di sisi lain, ia menganggap Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil alih otoritas presiden untuk mengatur upah minimum. 

"Apalagi pengubahan kebijakan melalui Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut dilakukan mendadak tanpa sama sekali melibatkan para stakeholder," kata dia.

Keputusan pemerintah dalam menerbitkan aturan tersebut, dia melanjutkan, juga tanpa didului pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Karena itu, ia menganggap beleid tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum hingga memperburuk iklim investasi nasional.

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

1 hari lalu

Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

Delegasi Ukraina bakal mengunjungi Indonesia bulan ini.


Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

1 hari lalu

Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

Utusan Ukraina akan mengunjungi Indonesia. Perdagangan Indonesia - Ukraina sebelum invasi Rusia mencapai Rp 18 triliun per tahun sebelum perang.


Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

6 hari lalu

Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023.


Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

6 hari lalu

Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

Alasan penambahan upah bagi PJLP Dinas Gulkarmat adalah karena personel Damkar memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi.


Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

8 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

10 hari lalu

Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Indonesia Trading House di Swiss untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa.


Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

12 hari lalu

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

12 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

16 hari lalu

Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

BPS juga menyebutkan dari segi upah minimum provinsi (UMP), Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.


Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

17 hari lalu

Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

Ketua Kadin Kota Solo terpilih, Ferry Septha Indrianto menyebutkan pihaknya mendorong UMKM dapat masuk ke dalam katalog elektronik atau e-katalog.