Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat telah menangani 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP) sejak 2019 hingga November 2022, termasuk kebocoran data. Pelanggaran tersebut berasal dari 49 penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat dan 28 PSE lingkup publik.
“Kasusnya cenderung meningkat. Ada tiga kasus pada 2019, 21 kasus pada 2020, lalu 20 kasus pada 2021. Dan, pada 2022 sampai November ini terjadi 33 kasus,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu, 23 November 2022.
Dari 77 kasus tersebut, Johnny mengatakan kementeriannya telah merampungkan 58 kasus. Hasilnya, 19 kasus termasuk kategori bukan pelanggaran PDP. Sedangkan 39 kasus lainnya termasuk pelanggaran PDP.
Baca juga: Marak Kebocoran Data dan Serangan Bjorka, Pemerintah Bentuk Emergency Response Team
Adapun dari 39 kasus PDP tersebut, 23 kasus diberikan rekomendasi terhadap sistem penyelengara. Kemudian, pemberian sanksi dilakukan terhadap 15 kasus, sedangkan pemberian peringatan diberikan ke satu kasus.
Johnny menambahkan, pada November ini, kementeriannya sedang menangani lima kasus baru yang terjadi pada aplikasi Carousell, Forum Mobile Legend, Lazada, myPertamina, dan PeduliLindungi. Insiden PDP pada Carousell, Lazada, dan Forum Mobile Legend itu dilaporkan PSE kepada Kominfo. Saat ini, Kominfo tengah melakukan pendalaman untuk memberikan rekomendasi.
“Kalau insiden myPertamina dan PeduliLindungi, dugaan kebocoran data pribadi itu disebabkan peretasan akun Bjorka,” ujar Johnny.
Sebagai tindak lanjut, Johnny mengaku telah meminta klarifikasi resmi ke Pertamina Patra Niaga. Namun, saat ini Kominfo belum menerima tanggapan resmi melalui surat. Sedangkan soal kebocoran data PeduliLidungi, kata Johnny, Kemenkes sedang berkoordinasi dengan PT Telkom selaku prosesor data serta BSSN perihal uji forensik digital.
“Prosesnya sedang berjalan,” kata dia.
Kerugian Akibat Kebocoran Data Tembus US$ 5 Triliun
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Jokowi mengatakan G20 semestinya dapat mendorong terciptanya lingkungan siber yang aman dari hoaks dan perundungan.
"Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menyebabkan kerugian US$ 5 triliun pada 2024," ujar Jokowi saat membuka sesi working group KTT G20 di The Apurva Kempinsky, Bali, Rabu, 16 November 2022.
Dia mendesak KTT G20 harus mampu membangun keamanan digital, khususnya bagi negara berkembang, dan perlindungan privasi untuk semua penduduk. Selain itu, Jokowi melihat G20 perlu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk tata-kelola digital global.
Baca Juga: Jokowi Pimpin KTT G20: Kebocoran Data Digital Rugikan Ekonomi Global USD 5 Triliun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
