Kenaikan Upah Minimum Diharapkan Dorong Daya Beli, Teten Optimistis UMKM Tahan dari Resesi 2023

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut positif soal kenaikan upah minimum maksimal 10 persen yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Menurutnya, kenaikan upah akan mendorong pertumbuhan daya beli dan berdampak pada pada perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

"Karena memperkuat daya beli di masyarakat penting. Nanti akhirnya akan menggerakkan ekonomi UMKM," ucap dia saat ditemui Tempo di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 November 2022. 

Terlebih sasaran mayoritas UMKM di Indonesia adalah pasar dalam negeri. "UMKM kan kalau kita lihat ekspornya hanya 15 persen, jadi kita sebenarnya lebih banyak domestik," ujarnya 

Karena itu, ia optimistis pelaku UMKM akan tahan dari ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi tahun depan. Lebih jauh, bahkan Teten menilai ekonomi Indonesia pun semakin aman lantaran 54 persen pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. 

Artinya, kata dia, ketika upah minimum berhasil memperkuat daya beli, sebetulnya langkah pemerintah itu juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara general.

Menaikkan daya beli memang menjadi tujuan utama pemerintah dalam menaikan upah minimum. Hal itu dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui video YouTube Kemenaker pada Sabtu, 19 November 2022. Ida menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19. 

Tahun ini, daya beli juga semakin menurun seiring ketidakpastian ekonomi global yang berimplikasi menekan laju pemulihan ekonomi nasional. Padahal struktur ekonomi nasional mayoritas di sumbang oleh konsumsi masyarakat. Maka pemulihannya sangat dipengaruhi oleh daya beli dan fluktuasi harga. 

Karena itu, pemerintah tak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan karena dinilai belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam beleid itu, penentuan upah minimum tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang. Sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja terjadi kembali di tahun 2023. 

Alhasil pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan aturan khusus, melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Adapun formula baru perhitungan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten dan kota (UMK) berlandas pada kemampuan daya beli masyarakat. 

"Kemampuan daya beli itu diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja," tuturnya. 

Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023 ini, ia berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Kenaikan UMP dan UMK juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. 

Di sisi lain, Kemnaker ingin penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah bagi pelaku usaha dan pekerja atau buruh. "Sebab hak pekerja atau buruh atas upah minimum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ucapnya. 

Baca Juga: Pakar Anggap Kenaikan Upah Minimum 10 Persen Jalan Tengah yang Bijaksana

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Terkini: Daftar 172 Obat Sirop Aman Menurut BPOM, Prospek Cinema XXI yang Akan IPO Tahun Depan

19 jam lalu

Terkini: Daftar 172 Obat Sirop Aman Menurut BPOM, Prospek Cinema XXI yang Akan IPO Tahun Depan

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu siang, 3 Desember 2022, dimulai dari daftar lengkap 172 obat sirop yang aman dikonsumsi menurut BPOM.


Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

21 jam lalu

Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

Kemenperin beberkan sejumlah upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global.


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

1 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Tok! Gibran Tetapkan Upah Minimum Kota Solo 2023 Naik 6,8 Persen

1 hari lalu

Tok! Gibran Tetapkan Upah Minimum Kota Solo 2023 Naik 6,8 Persen

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menetapkan upah minimum kota (UMK) Solo tahun 2023 senilai Rp 2.174.000.


BRI Kembali Gelar UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022

1 hari lalu

BRI Kembali Gelar UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022

Acara puncak UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 pada 14-18 Desember di Jakarta Convention Center.


Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

1 hari lalu

Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

Kamar Dagang dan Perindustrian (Kadin) Indonesia bakal berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, menangah (UMKM) pada tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

2 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

2 hari lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

2 hari lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.