Bank Indoenesia melihat posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Pasalnya, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Di sisi lain, Erwin menyebutkan posisi ULN swasta pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 207,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 4,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy), antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.
Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,8 persen dari total ULN swasta.
"Utang tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin.
Ia mengungkapkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia triwulan ketiga tahun ini tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 31,8 persen.
Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. nah, untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, bank sentral dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangannya, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran utang luar negeri, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Caranya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
ANTARA
Baca juga: Komentari IMF, Didik Rachbini Kritik Bunga Pinjaman Indonesia Setara dengan Bangladesh
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
