TEMPO.CO, Jakarta - Pada agenda G20 di Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengundang investor untuk memanfaatkan blended finance sebagai sumber pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (TPB/SDGs).
Blended finance atau pembiayaan campuran merupakan skema pembiayaan dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, swasta, dan pelaku donor.
"Komitmen Indonesia adalah untuk meningkatkan upaya pembiayaan inovatif seperti blended finance sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan," tutur Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti pada Forum on Sustainable Development di Bali, dikutip melalui keterangan tertulis pada Ahad, 13 November 2022.
Baca: Kepala Bappenas: Konsep Ekonomi Biru Jadi Solusi Tantangan Sistem Perekonomian yang Eksploitatif
Menurut Amalia komitmen tersebut semakin penting, terlebih jika merujuk pada studi The Organisation for Economic Co-operation and Development Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 yang memperkirakan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs naik sebesar 70 persen, dari US$ 2,5 triliun menjadi US$ 4,2 triliun.
“Kita telah berada dalam pemulihan pandemi, namun kita harus bersiap menghadapi krisis lain, termasuk ketegangan geopolitik dan perubahan iklim yang lebih terlihat dan berdampak pada kehidupan kita,” ucap Amalia.
Blended finance juga menjadi salah satu tema utama dalam Presidensi G20. Amalia, Bappenas pemerintah Indonesia akan terus menjalin kerja sama untuk mencapai Dekade Aksi menuju 2030 yang selaras dengan prinsip inklusif SDGs. Indonesia akan menargetkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, organisasi filantropi, serta investor,
Menurut Amalia, Indonesia telah menjadi salah satu negara pionir dengan mengembangkan Integrated National Financing Framework yang mendorong pemanfaatan blended finance untuk mencapai TPB/SDGs. Blended finance juga dioptimalkan melalui SDG Financing Hub yang membidik sinkronisasi sumber daya keuangan dan nonkeuangan untuk investasi yang sejalan dengan tujuan TPB/SDGs.
Mekanisme blended finance, tuturnya, telah sepatutnya disebut sebagai public-private partnership karena membuka lebih banyak potensi ekonomi di negara mana pun. Bagi pihak swasta, menurut dia, mekanisme ini dapat membawa keahlian dan sumber daya khusus industri sehingga dapat membantu pemerintah untuk mencapai dampak berkelanjutan dengan kecepatan dan skala yang lebih besar.
Sementara mitra pemerintah juga membawa modal ke dalam program, sehingga sektor swasta dapat memperoleh manfaat sosial atau lingkungan yang lebih tinggi atas investasi tersebut.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Bappenas Terbitkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru untuk Pembangunan Ekonomi RI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
