Bahlil menyadari bahwa permasalahan penyaluran kredit ini terhadap UMKM memang masih terkendala persoalan administrasi, salah satunya ihwal izin usaha. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta kepadanya supaya izin usaha UMKM dipermudah melalui sistem One Single Submission atau OSS dan itu gratis.
"Ini yang diperintahkan Bapak Jokowi bahwa tidak fair UMKM dapat 18-19 persen dan bapak presiden perintahkan minimal pada 2024 harus mencapai 30 persen kredit harus untuk UMKM. Nah tapi kredit ini kan harus ada prosesnya," kata Bahlil.
Melalui sistem OSS ini, Bahlil memastikan, para pelaku UMKM akan bisa lebih mudah dan cepat mendapatkan izin berusaha. Ini menurutnya sudah menjadi amanat Undang-undang Cipta Kerja sehingga UMKM tidak perlu memakan waktu untuk urus izin usah melalui birokrasi yang sulit dan tatap muka.
"Sebagian besar belum punya izin karean izinnya itu susahnya minta ampun, dipungut (biaya) lagi. Datang ke kelurahan, dapat rekomendasi harus setor, ke dinas juga dulu-dulu begitu. Itu pengalaman pribadi saya, karena dulu saya jadi pengusaha," ucapnya.
Proses birokrasi yang rumit ini menurutnya menjadi bukti dulu negara belum hadir memberikan ruang untuk UMKM maju. Karena itu, dia mengaku tidak mau lagi generasi saat ini merasakan kesulitan mengurus izin usaha demi mendapat pembiayaan di bank seperti dulu.
Baca juga: Bahlil Akui Tak Bisa Selesaikan Rp 100 Triliun Lebih Investasi Mangkrak Karena Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
