Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil Akui Tak Bisa Selesaikan Rp 100 Triliun Lebih Investasi Mangkrak Karena Ini

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), Pj Bupati Buton Basiran (keempat kanan), Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kedua kiri) meninjau pabrik Aspal Buton di Kecamatan Lawele, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). Presiden mengecek pengembangan industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton dan menargerkan dua tahun ke depan seluruh kebutuhan aspal secara nasional bersumber dari Pulau Buton. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), Pj Bupati Buton Basiran (keempat kanan), Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kedua kiri) meninjau pabrik Aspal Buton di Kecamatan Lawele, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). Presiden mengecek pengembangan industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton dan menargerkan dua tahun ke depan seluruh kebutuhan aspal secara nasional bersumber dari Pulau Buton. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tak bisa menuntaskan seluruh investasi mangkrak yang total nilainya Rp 708 triliun.

"Sudah selesai hampir Rp 600 triliun, lebih jadi tidak semua Rp 708 triliun itu kita bisa realisasikan, kita jujur saja," kata Bahlil di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 12 oktober 2022.

Bahlil menuturkan, sekitar Rp 100 triliun lebih investasi mengkrak yang tidak bisa terselesaikan itu disebabkan masalah fundamental. Yaitu tidak adanya uang yang dimiliki para investor untuk menyelesaikan proses pembangunan proyek yang mereka bangun.

"Karena persoalan pengusahanaya tidak bisa melanjutkan karena keuangannya. Ini yang akan kita selesaikan," ujar Bahlil.

Baca: Bahlil Kritik Bank Dunia 2 Tahun Tak Terbitkan Ease of Doing Business: Kemasukan Hantu

Investasi mangkrak ini sudah Bahlil petakan sejak menjabat pada 2019. Ia mengakui upaya penyelesaian investasi mangkrak bukan perkara mudah. Ia pun sejak bulan lalu sempat pesimistis seluruh investasi yang mangkrak di Indonesia dapat terselesaikan. 

Bahlil berujar pesimisme terhadap penyelesaian investasi mangkrak bukan disebabkan oleh keengganan BKPM mendorong penyelesaian masuknya investasi pada proyek-proyek yang sudah direncanakan. Namun, kondisi keuangan investor tidak memungkinkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Investornya yang mungkin tadinya dia kondisinya bagus perusahaannya, di era Covid-19 dan kondisi global yang tidak menentu, akhirnya dia kekurangan pembiayaan internal," kata Bahlil.

Bahlil juga menyebutkan terdapat empat masalah yang menyebabkan investasi mangkrak di Indonesia. Salah satunya karena hantu investasi. "Itu adalah persoalan-persoalan yang tidak dideteksi secara rasionalitas teoretis ekonomi, tetapi faktanya ada. Dalam bahasa saya, mohon maaf sedikit menohok, yaitu seperti hantu. Dapat dirasakan enggak bisa dipegang," ujar Bahlil.

Persoalan itu dapat dirunut dengan adanya beberapa temuan. Namun, menurut dia, tidak ada instrumen atau regulasi yang bisa mendeteksinya. Adapun tiga persoalan lainnya adalah tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah, adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta persoalan tanah.

Dari Rp 708 triliun investasi mangkrak, salah satu yang telah direalisasikan adalah pabrik petrokimia Lotte di Cilegon. Contoh lainnya adalah proyek Pertamina Rosneft di Tuban, dengan nilai investasi sebesar Rp 213 triliun.

Baca: Bahlil: 28 Negara yang Antre Jadi Pasien IMF Bukan Negara Berkembang Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

9 jam lalu

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

11 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di IKN.


Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

11 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

1 hari lalu

Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

BCA buka suara perihal kabar peletakan batu pertama atau groundbreaking BCA tahap VII di IKN.


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

1 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

2 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

3 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

3 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.