TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan alasan pembangunan ibu kota baru didominasi menggunakan dana APBN pada tahap awal. Menurut dia, pembangunan dengan dukungan pemerintah ini diperlukan untuk membentuk kepercayaan pasar.
“Itu karena kita ingin membentuk confidence dari pasar, marketnya dulu melihat bahwa iya betul pemerintah ini serius lho untuk membangun infrastruktur dasar, bagunan, gedung yang memang tidak bisa swasta untuk masuk duluan, ya kita masuk duluan,” ujar dia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 18 Oktober 2022.
Pernyataan itu untuk menjawab kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal membenani APBN. Bambang yakin, setelah infrastruktur terbangun, banyak investor yang akan menjajaki menanamkan modal di Ibu Kota.
Apalagi jika infrastruktur telekomunikasi, listrik, air, dan jalan telah tersedia. Ihwal masa pembangunan ibu kota, Bambang mengungkapkan perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan tahap demi tahap.
Baca juga: Jokowi Tagih Komitmen Investasi IKN ke Bos Ciputra Group: 300 Hektare Itu Benar?
“Jangan lupa, bangun kota itu tidak dalam 5-10 tahun, ini 15-20 tahun. Jadi ini memang step by step kita lakukan sehingga nantinya memang terbentuk satu fondasi yang kuat bagi kota yang layak huni dan dicintai warganya,” ucap Bambang.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menjelaskan investasi di IKN terbuka lebar. Dia meminta semua investor tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukum pembangunan ibu kita sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah disahkan DPR.
"Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti ya harganya beda. Ada finansial center, healthcare center, education center, silahkan," ujar dia di tempat yang sama.
Ia pun menyatakan memberikan kesempatan pertama kepada investor dalam negeri. "Ini kesempatan emas yang tidak terulang lagi," kata dia. "Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan."
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN 2023 sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN. Uang tersebut nantinya akan dipakai untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.
“Dari Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas, dan untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan,” ujarnya April lalu.
KHORY ALFARIZI | FAIZ ZAKI
Baca Juga: Pre Market Proyek IKN, Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Soal Fisik tapi Budaya Kerja Baru
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini