TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa pindah Ibu Kota Negara atau IKN bukan sekadar memindah gedung kementerian, Istana Presiden, atau memindahkan gedung Istana Wakil Presiden. Menurut dia, pemindahan ini bukan fisik, tapi yang ingin dibangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan ekonomi baru.
"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara," ujar Jokowi dalam acara Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Oktober 2022.
Kepala Negara meminta semua investor tidak perlu ragu dan bimbang, karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022. Aturan itu telah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi di DPR. "Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi menuturkan, di IKN pemerintah ingin membangun Indonesia sentris bukan Jawa sentris, karena Indonesia bukan hanya Jawa, tapi ada 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, saat ini 58 persen dari PDB Ekonomi terpusat di Jawa, populasi 56 persen atau 149 juta ada dan bermukim di Jawa.
"Betapa Jawa ini terbebani oleh jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu butuh keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun ibu kota nusantara," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menjadikan Nusantara sebagai nama calon IKN baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penamaan tersebut dengan alasan Nusantara merupakan nama yang menggambarkan keseluruhan Indonesia.
Baca Juga: Dukung Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara, Heru Budi Hartono Bakal Bahas Nasib Jakarta
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
