TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan peninjauan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB, Kamis, 13 Oktober 2022. Peninjauan ini dilakukan bersama sejumlah pihak antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, hingga Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang.
Dalam peninjauan tersebut, Jokowi turut menyampaikan progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). “Saat ini proyek pembangunan KCJB itu sudah mencapai 88,8 persen,” ujar Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Oktober 2022.
Presiden Republik Indonesia dua periode ini juga menyampaikan sejumlah kendala pembangunan KCJB, seperti penggalian terowongan Tunel 2 dan 11 yang sempat terganggu karena tanah sulit dikendalikan.
Ia juga menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu juga sempat memperlambat pembangunan proyek KCJB. “Pandemi COVID-19 enggak ada urusannya dengan kereta cepat, tapi memperlambat, itu sedikit,” kata Jokowi.
Lantas, bagaimana kronologi pembangunan kereta cepat ini yang diprediksi akan beroperasi pada 2023 mendatang?
Baca: Jokowi: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 88,8 Persen beroperasi Juni 2023
Rekam Jejak Pembangunan Proyek KCJB
Meskipun peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru berlangsung pada 2016, ternyata wacana proyek ini telah berlangsung sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diolah dari sejumlah catatan Tempo, begini rekam jejak proyek KCJB.
- Menjadi Wacana di Era SBY
Pada Maret 2012, Presiden SBY membuka wacana soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kala itu proses pengkajiannya dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency atau JIPA.
- Sempat Disetujui, Ditolak, dan Dilanjutkan Kembali
Sayangnya, di masa kepemimpinan SBY, proyek ini belum berhasil dijalankan. Barulah pada Maret 2015, Presiden Jokowi menyetujui proyek KCJB dalam rapat terbatas.
Namun, pada September 2015, pemerintah menolak proposal KCJB karena mengharuskan penggunaan kas negara. Tidak lama berselang, Oktober 2015, Menteri BUMN waktu itu, Rini Soemarno mengubah keputusan dan melanjutkan perizinan KCJB dan memilih perusahaan Tiongkok sebagai rekan pembangunan.
- Pembentukan KCIC
Di waktu yang sama, Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia Cina alias KCIC didirikan sebagai perusahaan yang menaungi proyek KCJB. Dikutip dari situs kcic.co.id, perusahaan ini merupakan hasil patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBi dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
- Peletakan Batu Pertama dan Masalah Pembebasan Lahan
Kemudian, pada 2016, pemerintah memasukkan proyek KCJB sebagai Program Strategis Nasional atau PSN dan peletakan batu pertama berlangsung pada 21 Januari 2016. Waktu itu, proyek ini diperkirakan akan selesai pada 2019, tetapi justru terhambat oleh persoalan pembebasan lahan.
Tempo mencatat pada 2017, proyek ini mesti membebaskan lahan seluas 500 hektare di Karawang-Purwakarta dengan biaya mencapai Rp 2 triliun. Namun, sampai dengan Oktober 2021, diperkirakan anggaran untuk proyek ini secara keseluruhan membengkak sampai Rp 113 triliun.
- Pemerintah Menyertakan Modal & Jaminan
Guna mendukung proyek nasional ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang pemerintah yang akan melakukan penyertaan modal negara maupun penjaminan.
- Progres Pembangunan Capai 88,8 Persen
Akhirnya, pada Oktober 2022 ini, berdasarkan peninjauan secara langsung oleh presiden, progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinyatakan telah mencapai 88,8 persen. Melihat perkembangan ini, Presiden Jokowi menyebut bahwa kereta cepat akan beroperasi pada tahun depan.
“Dan jika tak ada aral melintang, kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai dalam waktu tak lama lagi dan mulai beroperasi bulan Juni 2023,” kata Jokowi.
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Baca juga: KAI Janji Akan Transparan Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
