TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Energy Watch Mamit Setiawan menilai wacana pemerintah melarang impor aspal adalah kebijakan yang bagus. Sebab, produksi aspal dalam negeri di Buton, Sulawesi Tenggara, masih melimpah.
“Seperti kata Pak Jokowi, potensi yang ada harus kita optimalisasi,” ujar Mamit ketika ditemui di Grandkemang Jakarta Selatan, Rabu, 13 Oktober 2022.
Namun, Mamit memberikan catatan. Industri dalam negeri, kata dia, harus punya kemampuan untuk melakukan penyerapan. Menurut Mamit, jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan pengusaha dan masyarakat.
Apalagi selama ini, Mamit melanjutkan, masalah harga masih menjadi kendala yang jamak dihadapi pelaku usaha maupun konsumen. Sebab, harga produk dalam negeri sering dianggap terlalu mahal ketimbang produk luar negeri.
“Kalau bicara margin perusahaan, mereka pasti cari yang paling murah,” kata mamit. Karenanya, wacana larangan impor aspal, mesti dipikirkan dan harus dipertimbangkan agar tidak memberatkan industri dalam negeri.“Dan yang pasti jangan menggerus multiplier effect yang sudah didapatkan.”
Mamit mengatakan kebutuhan aspal di dalam negeri memang besar. Musababnya, Indonesia mempunyai proyek-proyek infrastruktur dalam skala masif.
Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tubagus Nugraha mengatakan pemerintah ingin mengurangi potensi defisit neraca perdagangan. Karenanya, perlu dilakukan subsitusi impor melalui penggunaan barang-barang yang ada di Indonesia.
“Jadi spiritnya Pak Presiden demikian. Bagaimana caranya sekarang menemukan bahwa aspal alam Indonesia itu cocok dengan kebutuhan aspal yang digunakan di dalam negeri,” kata Tubagus, Rabu, 12 Oktober 2022.
Baca juga: Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menyetop impor aspal dalam 2 tahun mendatang. Wacana tersebut berpijak pada produksi aspal dalam negeri. Jokowi mengatakan Buton memiliki stok bahan baku aspal sebanyak 662 juta ton. Namun selama ini, 95 persen aspal di Indonesia masih berasal dari impor.
"Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi stop. Saya enggak tahu karena katanya aspal impor lebih murah sehingga yang terjadi yang 95 persen aspal kita adalah aspal impor, padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Dua tahun lagi saya beri waktu setop impor aspal, semuanya harus disuplai dari pulau Buton," kata Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, 11 Oktober.
Dengan kebutuhan aspal di Indonesia sebanyak 5 juta ton per hari dan stok bahan baku 662 juta ton, negara dapat memproduksi aspal hingga 120 tahun ke depan. Maka itu, Jokowi melihat Indonesia tidak lagi butuh impor jika produksi dalam negeri optimal.
"Kebutuhan kita terakhir informasi yang saya terima 5 juta ton. Kalau 5 juta ton per tahun artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal," kata Jokowi.
RIRI RAHAYU | ARRIJAL RACHMAN
Baca juga: Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
