Ekonom Sebut Garis Kemiskinan Bank Dunia Realistis, Bagaimana Versi Pemerintah?

Sejumlah anak bermain bola di Kampung Gasong, Menteng Pulo, Jakarta, Kamis, 5 November 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam jurang resesi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menanggapi Bank Dunia atau World Bank yang merevisi standar garis kemiskinan. Menurut dia, garis kemiskinan yang direvisi Bank Dunia lebih realistis dari pada di Indonesia.

“Indonesia ini menganut garis kemiskinan yang relatif sangat rendah Rp 500 ribu per bulan perkapita itu dikategorikan orang miskin,” ujar dia melalui sambungan telepon Sabtu malam, 1 Oktober 2022.

Menurut dia, garis kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan variabel inflasi dan berbagai variabel lainnya. Bhima menjelaskan terlihat jumlah orang miskin bertambah cukup signifikan jika menggunakan standar Bank Dunia karena metodologi yang digunakan berbeda.

Namun, Bhima berujar, standar Bank Dunia bisa menjadi perbandingan bahwa jumlah orang miskin yang meningkat karena pandemi dan inflasi ini. Sehingga bisa ditangani, terutama yang nir-poor, yakni bukan orang miskin tapi masuk kategori kelas menengah rentan.

“Ya itu harus diproteksi. Sejauh ini belum banyak diproteksi oleh pemerintah misalnya bantuan subsidi upah fokusnya ke pekerja formal, satu lagi bansos kompensasi BBM itu juga relatif hanya menyentuh orang yang sudah miskin,” ucap Bhima. “Yang rentan miskin enggak dapat, enggak masuk dalam data based.”

Bhima melihat kemungkinan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan penyesuaian standar garis kemiskinan dan tetap konsisten dengan data dari Badan Pusat Statisik (BPS). “Enggak ada (pengaruh ke data primer), dari dulu gitu. Ya enggak apa-apa lah,” tutur Bhima.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengubah standar garis kemiskinan yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011. Pasalnya, Bank Dunia melihat kenaikan garis kemiskinan di berbagai negara.

Selanjutnya: Rumus Standar Miskin Ala Bank Dunia

Dengan adanya perubahan tersebut, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi US$ 2,15 atau setara Rp 32.757,4 (dengan acuan kurs Rp 15.236 per dolar AS) per orang per hari pada PPP 2017. Standar tersebut naik dibandingkan PPP 2011, yaitu sebesar US$ 1,9 atau Rp 28.984,4 per orang per hari.






Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

1 jam lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Samuel Sekuritas: IHSG Turun Cukup Dalam, Saham BCA Melemah usai Aksi Profit Taking

3 jam lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Turun Cukup Dalam, Saham BCA Melemah usai Aksi Profit Taking

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 7.020,8, atau turun 0,85 persen dibandingkan angka penutupan kemarin, (7.081,3).


Inflasi November Turun jadi 5,42 Persen, BPS: Tertinggi di Tanjung Selor

5 jam lalu

Inflasi November Turun jadi 5,42 Persen, BPS: Tertinggi di Tanjung Selor

BPS mencatat inflasi per November 2022 sebesar 5,42 persen secara tahunan atau turun dari posisi Oktober 2022 sebesar 5,71 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

6 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

7 jam lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

11 jam lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

12 jam lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

15 jam lalu

Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

Jokowi mengatakan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal maupun moneter dapat menimbulkan risiko yang besar.


Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

20 jam lalu

Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

Secara year on year, inflasi diperkirakan bakal mencapai 5 persen pada November ini.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

1 hari lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.