Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP - Norwegia Kerja Sama Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meluncurkan Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meluncurkan Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) bekerja sama dengan Norwegian Food Safety Authority (NSFA) dalam penjaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan.

"Indonesia dan Norwegia terutama BKIPM dan NFSA sebenarnya telah memiliki sejarah hubungan yang baik dalam kerangka kerja sama bilateral kedua institusi dalam bidang mutu dan keamanan pangan. Hal ini disepakati untuk diformalkan dalam bentuk 'Mutual Recognition Arrangement' atau MRA," kata Kepala BKIPM Pamuji Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pamuji saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal NSFA Ingunn Midttun Godal di Bergen, Norwegia, mengatakan pentingnya tugas dan fungsi BKIPM sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yakni memastikan penerapan “Tindakan Karantina Ikan dan Inspeksi” baik pada level pusat sampai ke unit pelaksana teknis. Karenanya, dalam pelaksanaan tugas BKIPM selalu terkait dengan perlindungan kelestarian sumber daya perikanan dan industri perikanan, termasuk penyakit ikan berbahaya yang bersifat lintas batas (transboundary aquatic animal disease), mutu dan keamanan pangan asal ikan bagi masyarakat.

"Mengingat tugas tersebut, BKIPM senantiasa memperhatikan prinsip kehati–hatian (precautionary measures) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas perdagangan komoditas hasil perikanan," katanya.

Pamuji memastikan pelaksaan tugas tersebut tetap dalam koridor fasilitasi perdagangan sebagaimana Indonesia dan Norwegia telah juga meratifikasi Trade Facilitation Agreement atau TFA berdasarkan atas WTO Bali Deliverable tahun 2013.

Salah satu bentuk komitmen BKIPM dalam mendukung perdagangan hasil perikanan kedua negara adalah terbentuknya Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IE-CEPA, di mana bidang SPS atau Sanitary and Phyto-Sanitary juga termasuk didalam persetujuan kerja sama multisektor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pamuji berharap Norwegia terutama NFSA dapat mengoptimalkan konsep kerja sama yang telah dituangkan di dalam IE CEPA. Selain itu, dengan adanya MRA tersebut sebagai pengakuan bahwa sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia telah diakui atau ekuivalen dengan sistem yang berlaku di Norwegia dan negara-negara EFTA.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya jaminan mutu dan standar sesuai persyaratan pasar global. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan pasar dunia terhadap citra produk perikanan Indonesia.

Baca Juga: Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

13 jam lalu

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki dua kapal asal Cina melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam.


KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

14 jam lalu

Konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster di Pangkalan PSDKP Batam, Kamis (10/10/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

KKP mengungkap penyelundupan benih bening lobster senilai Rp 13,2 miliar. Namun tak berhasil menangkap pelaku.


Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet

16 jam lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 T.


IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Menjadi Kawasan Laut Sensitif

18 jam lalu

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan yang memimpin delegasi KKP mengikuti Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 82, International Maritime Organization (IMO) di London yang dilaksanakan pada  30 September hingga 4 Oktober 2024. Dok. KKP
IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Menjadi Kawasan Laut Sensitif

Penetapan PSSA ini menjadi bukti konkret pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikana atau KKP dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.


Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Negara Asia Pasifik untuk Mitigasi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo (kedua kanan) dalam Regional Dialogue on Ocean-Based Climate Action (OBCA) di Jakarta, pada Rabu 9 Oktober 2024. Dok. KKP
Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Negara Asia Pasifik untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewakili Indonesia dalam pertemuan dengan negara-negara Asia Pasifik mendiskusikan langkah-langkah kolaboratif di tingkat regional guna mempersiapkan tantangan perubahan iklim dengan menhadirkan solusi inovatif lewat pendekatan berbasis laut pada Regional Dialogue on Ocean-Based Climate Action atau OBCA, yang digelar di Bangkok, pada Kamis, 19 September 2024.


Wahyu Trenggono Serukan Pentingnya Pengelolaan Ruang Laut dengan Ekonomi Biru

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) saat membuka
Wahyu Trenggono Serukan Pentingnya Pengelolaan Ruang Laut dengan Ekonomi Biru

berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.


Cita-cita Jokowi Perkuat Poros Maritim, KKP: Pelaksanaannya Baru 40-50 Persen

2 hari lalu

Melalui Tol Laut pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Dok. Kemenhub
Cita-cita Jokowi Perkuat Poros Maritim, KKP: Pelaksanaannya Baru 40-50 Persen

Asisten Khusus KKP, Abdi Suhufan menganggap penguatan sektor maritim yang dicita-citakan Jokowi belum terpenuhi secara maksimal.


KKP Siap Gelar Forum Perencanaan Ruang Laut Tingkat Dunia Pertama di Asia

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dok. KKP
KKP Siap Gelar Forum Perencanaan Ruang Laut Tingkat Dunia Pertama di Asia

Forum Perencanaan Ruang Laut internasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 - 11 Oktober 2024 di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali.


Begini Walhi Curiga Izin Ekspor Pasir Laut Terhubung ke Gelaran Pilkada 2024

3 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Begini Walhi Curiga Izin Ekspor Pasir Laut Terhubung ke Gelaran Pilkada 2024

Walhi peringatkan kerugian akibat tambang dan ekspor pasir laut lima kali lipat dari pendapatan yang dijanjikan.


Selain Yusril Ihza, 3 Nama Ini Diduga Ikut Bermain di Penambangan Pasir Laut

4 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Selain Yusril Ihza, 3 Nama Ini Diduga Ikut Bermain di Penambangan Pasir Laut

Sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.