Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

image-gnews
Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Medeka Barat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kerumunan massa aksi demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, dua orang buruh tampak memikul hasil bumi. Hasil bumi berupa empat sisir pisang dan serenceng gula merah diikatkan ke sebilah bambu dan diarak menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat. 

Hasil panen ini menandai aksi unjuk rasa berlangsung untuk memperingati Hari Tani Nasional. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengatakan massa ingin menunjukkan bahwa petani memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan. 

"Kita akan bangun bagaimana negara ini berdaulat karena pangan yang diproduksi petani, bukan korporasi, bukan food estate, bukan perusahaan yang memproduksi pangan. Harus berbasiskan keluarga petani dengan meredistribusikan kepada petani," ujar dia di sela-sela demo pada Sabtu, 24 September 2022.

Para pendemo yang merupakan gabungan petani dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta anggota Partai Buruh berkumpul sejak pukul 10.15 WIB. Mereka berjalan di Jalan Medan Medeka Barat melewati Monumem Nasional atau Monas, lalu putar balik melewati Balai Kota DKI, dan kembali tiba di depan Patung Kuda pada pukul 10.48 WIB. 

Massa bergerak dipimpin tiga mobil komando dan beberapa orang yang bergantian melakukan orasi. Massa sebagian besar membawa bendera Partai Buruh berwarna oranye dan bendera SPI berwarna kuning. 

Ada pula yang membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan. "Tolak kenaikan harga BBM, hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan diskriminasi," berikut bunyi tulisan dalam salah satu spanduk.

Ruli menjelaskan, demo yang digelar hari ini tidak hanya dilaksanalan di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah. Buruh menyerukan tiga tuntan. Pertama, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.

Menurut dia, pemerintah sudah berjanji akan meredistribusikan 9 juta hektare tanah sesuai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, kenyataannya, sampai saat ini realisasinya minim.

"Bahkan kita banyak mengalami kriminalisasi, penggusuran terhadap perjuangan-perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah," ucap Ruli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tuntutan kedua, buruh menolak UU Cipta Kerja. Karena, kata Ruli, di dalamnya selain persoalan buruh, petani juga ikut menderita karena inti dari undang-undang sapu jagat itu adalah penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek infrastruktur atas nama proyek strategis atau proyek pembangunan nasional. "Lahan-lahan petani digusur."

Tanah yang ada, Ruli berujar, akan ditampung ddalam bank tanah seperti yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja. Tanah inim kata dia, akan dimanfaatkan kepentingan investasi, bukan untuk kepentingan petani. "Sehingga kita menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja itu," tutur Ruli.

Selain itu, UU Cipta Kerja dianggap membuka kebebasan yang luas terhadap impor pangan. "Kita lihat jor-joran garam kita impor, bahkan minyak kelapa pun yang sawitnya mejadi kebun sawit terbesar di dunia kita juga mengalami persoalan," kata dia. "Jadi ini adalah persoalan penguasaan, kekayaan alam, agraria dari mulai hulu hingga hilir, kita mau persoalan pangan itu berbasiskan keluarga petani bukan berbasiskan korporasi."

Tuntutan ketiga, buruh meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebab jelas, keputusan itu mempengaruhi harga produksi pertanian di petani. Kenaikan harga ini juga membuat pupuk mahal dan traktor mahal sehingga menambah penderitaan petani

"Paling tidak tiga tuntutan kita di aksi hari tani ini yang akan kita sampaikan langsung ke Presiden Jokowi dan rencananya kami dapat informasi akan diterima oleh pihak Sekretariatan Presiden. Mudah-mudahan perwakilan petani bisa masuk dan menyerahkan tuntutannya secara langsung."

Baca juga: RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.


Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

5 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. ert.gr
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.


Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

6 hari lalu

Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

Buruh mengkhawatirkan reaksi pengusaha atas disahkannya Undang-undang yang membolehkan karyawati cuti melahirkan 6 bulan.


Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

Sejumlah buruh mengungkap upah yang selama ini mereka terima juga sudah mengalami banyak potongan, lalu mau dipotong untuk Tapera oleh pemerintah?


Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi agar mencabut tentang PP tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. JIka tidak, demonstrasi akan meluas.


Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

6 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Minta Jokowi Cabut PP Tapera: Biar Pemerintah Baru yang Mikir

Said Agil mengatakan apabila Presiden Jokowi tak mencabut PP Tapera akan terjadi demonstrasi di seluruh Indonesia.