TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi di Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) setempat. Aksi itu digelar untuk menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan.
“Besok (Jumat), di Banyuwangi,” Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai melalui pesan pendek pada Kamis, 22 September 2022.
Baca Juga:
Demo tersebut akan membawa empat tuntutan. Pertama meminta Menteri Perhubungan segera memberlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah, ditambah dengan dampak kenaikkan harga BBM.
“Karena kondisi angkutan penyebrangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi,” kata Rifai.
Tunturan kedua, menolak dengan tegas penetapan tarif yang tidak mempertimbangkan kemampuan pengusaha angkutan penyebrangan untuk menutup biaya operasional atau penetapan tarif yang dipolitisasi. Ketiga, jika pemerintah menetapkan tarif tidak sesuai dengan perhitungan maka pengusaha minta agar diberikan kompensasi subsidi terhadap selisih kenaikan harga BBM.
“Keempat, jika pemerintah tidak segera menetapkan tarif sesuai perhitungan maka pengusaha akan mengurangi jumlah trip sebagai wujud ketidakmampuan membeli BBM,” ucap Rifai.
Kemarin, demo dilakukan DPC Gapasdap Merak di Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten. Aksi tersebut melibatkan sebanyak 300 orang. “Sudah berjalan. Alhamdulillah dilakukan dengan tertib dan aman,” kata dia.
Bersamaan itu, DPC Tanjung Api-api Palembang, DPC Gapasdap Banyuwangi, DPC Gapasdap Lembar, dan DPC Gapasdap Bajoe, Sulawesi Selatan juga menyampaikan aspirasinya ke BPTD masing-masing wilayah. Adapun tuntutannya segera memberlakukan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 172 tahun 2022, selambat-lambatnya pada Jumat, 22 September 2022.
“Kenaikan tarif sebesar rata-rata 11,79 persen untuk 23 lintasan secara nasional,” tutur dia.
Dari aksi demo tersebut, Rifai melanjutkan, pihak BPTD hanya menampung aspirasi dan akan disampaikan kepada Kemenhub. "BPTD hanya menyampaikan kalau tuntutan Gapasdap segera disampaikan," ucap dia.
Menurut Rifai, Gapasdap juga berencana menggelar aksi demo di Gedung DPR RI hingga Istana Negara. “Ini lagi kami konsolidasikan. Kalau belum ada kepastian kami akan ke istana dan DPR,” ujar dia kemarin.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan. Berdasarkan beleid tertarikh 15 September itu, kenaikan tarif rata-rata sebesar 11,79 persen.
Sesuai dengan isi aturan itu, penyesuaian tarif ini sudah berlaku saat beleid ditetapkan. Namun sampai hari ini, pemerintah masih menangguhkan kebijakan seperti yang diatur dalam KM 172 tahun 2022.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan institusinya membutuhkan waktu 1-2 hari untuk merevisi aturan yang telah disiapkan sebelumnya.
"Kami tidak membatalkan, hanya koreksi sedikit. Hari ini (aturan) clear," ujar Hendro saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 September 2022.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Bukan hanya operator, Kemenhub mempertimbangkan dampak kenaikan tarif ke masyarakat pengguna angkutan hingga pelaku logistik dan pengemudi angkutan barang. "Karena itu, penghitungan harus cermat dan hati-hati," kata Adita.
Baca Juga: Kenaikan Tarif GrabBike, GrabCar, GrabExpress dan GrabFood Berlaku Hari Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
