TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meyakini bahwa masyarakat akan beralih ke kendaraan listrik secara alamiah karena berbagai keunggulan yang dimiliki dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.
"Dengan seluruh kelebihan kendaraan berbasis listrik ini, pergeseran mobil dan motor akan berjalan secara alamiah, karena market membutuhkannya," kata Darmawan setelah menyerahkan Renewable Energy Certificate (REC) kepada Istana Kepresidenan RI di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 6 September 2022.
Darmawan mengaku berdasarkan info dari industri otomotif, saat ini pemesanan mobil listrik membutuhkan inden atau masa tunggu hingga tiga bulan lamanya.
"Artinya animo masyarakat cukup tinggi," ujarnya.
Menurut Darmawan kendaraan konvensional memakan biaya sekitar Rp15.000 per liter dan apabila dibandingkan dengan kendaraan berbasis listrik ada pada kisaran Rp2.000 per liter.
Kemudian jika menilik dari tingkat emisi karbon, kendaraan konvensional menyisakan sekitar 2,4 kg karbon untuk setiap liter bensin.
"Sementara per liter listrik emisi karbonnya hanya sekitar 1,2 kg, turun 50 persen, itu kalau listriknya dari batu bara. Tapi listrik kami sudah berbasis kepada energi baru terbarukan (EBT) yang porsinya akan terus meningkat, tentu saja penurunannya jauh lebih drastis seiring berjalannya waktu," kata Darmawan.
Di sisi lain, Darmawan menyebut kebutuhan energi bagi kendaraan berbasis bahan bakar minyak lebih dari 60 persen harus dipenuhi dari impor.
"Sedangkan listrik semuanya dari domestik, dari gas, batu bara, EBT, semuanya domestik. jadi tentu saja ingin mengubah energi impor menjadi energi domestik," ujarnya.
Menyadari tingginya animo masyarakat atas kendaraan listrik, Darmawan meyakini pihaknya punya tugas untuk membangun ekosistemnya dengan baik dalam hal penyediaan sarana pengisian daya.
Darmawan menegaskan bahwa PLN tidak bisa bergerak sendiri dalam memenuhi hal itu lewat stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), tetapi juga perlu menggandeng pihak ketiga seperti perbankan, perkantoran, mal, atau bahkan kedai-kedai kopi.
"Agar pembangunan SPKLU tidak hanya dari PLN saja. Lahan kami tidak banyak, tidak cukup, tidak strategis, tapi pihak-pihak ketiga itu punya dan bisa diajak kerja sama," katanya.
Di sisi lain, Darmawan mengingatkan bahwa PLN juga sudah memberlakukan diskon tarif untuk listrik yang diperuntukkan instalasi pengisian daya di rumah pemilik kendaraan listrik.
"Itu kan setiap pembelian terpasang home charging, kami hubungkan dengan sistem kami, dipantau dan setiap jam 22.00 hingga 6.00 kami lakukan diskon 30 persen," ujar Darmawan.
Penggunaan kendaraan berbasis listrik salah satunya disosialisasikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sempat meninjau kesiapan KTT G20, termasuk SPKLU Apurva Kempinsi di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (31/8) pekan lalu, meyakini bahwa perhelatan itu menjadi awal gerakan konversi kendaraan listrik di Indonesia.
"Jadi mulai dari G20 ini menjadi awal dari proses konversi mobil listrik di Indonesia. KTT G20, selain untuk pertemuan internasional tapi kita juga mulai juga hal yang baru untuk mobil listrik dan kendaraan motor listrik," kata Wapres.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
