Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh: Siapa Orang Kaya Pakai BBM Bersubsidi yang Dimaksud?

Sejumlah simpatisan Partai Buruh menunaikan shalat Jumat sebelum mendaftarkan diri sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Buruh mendaftarkan diri sebagai partai ke-25 calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah simpatisan Partai Buruh menunaikan shalat Jumat sebelum mendaftarkan diri sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Buruh mendaftarkan diri sebagai partai ke-25 calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa pengguna BBM bersubsidi adalah orang kaya. Hal tersebut disampaikan Said di sela-sela demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM

Said menegaskan bahwa pernyataan pemerintah itu adalah salah. Sebab, selama ini konsumen utama Pertalite dan Solar adalah pengguna sepeda motor. 

"Jadi, siapa yang dibilang orang kaya pakai BBM bersubsisi? Orang kaya pakai Pertamax atau Solar Dex," ucap Said saat berunjuk rasa pada Selasa, 6 September 2022.

Massa buruh mulai berdatangan di depan Gedung DPR-MPR pada hari ini pukul 10.23 WIB. Mereka menggelar aksi penolakan atas kenaikan harga BBM.  

Said menyatakan kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dalam hitungannya, laju inflasi bakal tembus 8 persen karena dipicu kenaikan harga BBM. Sedangkan, upah minimum kabupaten dan kota atau UMK tak naik.   

"Inflasi makanan sudah 11,5 persen, dengan kenaikan harga BBM bisa tembus 15 persen," ujar Said.

Harga BBM naik, upah tetap

Lebih jauh, ia memastikan perlawanan atas kebijakan sewenang-wenang pemerintah ini akan terus dilakukan hingga Desember. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh menolak Omnibus Law dan menuntut kenaikan UMK sebesar 10 hingga 13 persen. Kalangan buruh mendesak agar DPR membentuk Panja dan Pansus untuk menyelesaikan masalah ini. 

Presiden Partai Buruh itu juga mengatakan gerakan rakyat harus dimulai agar pemerintah mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat bawah. "Jika rakyat hanya diam, maka terancam mengalami kemiskinam struktural. Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat," ucap Said.

Sebanyak 20 ribu pedagang warteg memastikan belum akan menaikan harga menu makanan pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka adalah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (Hipwin).

"Sementara kami belum akan menaikan harga menu, tapi kami mengurangi margin dulu," ujar Ketua Umum Hipwin Rojikin Manggala saat ditemui Tempo di kantornya di Bencongan, Kelapa Dua Tangerang, Senin, 5 September 2022. 

Selanjutnya: Sri Mulyani: kenaikan harga BBM tak menjamin penyaluran tepat sasaran. 




Berita Selanjutnya





Aparat Dinilai Represif Tangani Pedemo UU Cipta Kerja, Jokowi Diminta Tegur Kapolri

24 menit lalu

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Aparat Dinilai Represif Tangani Pedemo UU Cipta Kerja, Jokowi Diminta Tegur Kapolri

Koalisi Masyarakat Sipil merespons soal kekerasan dan pembubaran demonstrasi mahasiswa penolak UU Cipta Kerja dan mendesak Jokowi tegur Kapolri


Mahfud MD Ungkap Kasus Impor Emas Batangan di Ditjen Bea Cukai, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

31 menit lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Mahfud MD Ungkap Kasus Impor Emas Batangan di Ditjen Bea Cukai, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu menindaklanjuti seluruh informasi mengenai impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai.


Stafsus Sri Mulyani Buka Suara soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Versi Mahfud

1 jam lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Buka Suara soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Versi Mahfud

Mahfud MD menyebutkan transaksi janggal di Kemenkeu Rp 349 triliun, berbeda dengan versi Sri Mulyani Rp 3,3 triliun. Simak penjelasan Stafsus Menkeu.


Kepala PPATK Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Lebih Lanjut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Kepala PPATK Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Lebih Lanjut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan selalu berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD.


Terkini Bisnis: Tambahan Komponen dalam THR ASN 2023, PHRI Kecewa Piala Dunia U-20 Batal Digelar

13 jam lalu

Ilustrasi THR. ANTARA
Terkini Bisnis: Tambahan Komponen dalam THR ASN 2023, PHRI Kecewa Piala Dunia U-20 Batal Digelar

Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan.


Mengukur Efektivitas Permintaan Pemerintah ke Perusahaan untuk Bayar THR Full Tahun Ini

15 jam lalu

Sejumlah pekerja memproduksi pakaian saat bulan Ramadan di industri garmen PT. Batang Apparel Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, 19 April 2021. Pengusaha diwajibkan membayarkan THR kepada karyawan swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Mengukur Efektivitas Permintaan Pemerintah ke Perusahaan untuk Bayar THR Full Tahun Ini

Pemerintah meminta pengusaha untuk membayar THR ke pekerja secara penuh atau tak dicicil pada tahun ini. Apakah semua pengusaha bisa melakukannya?


Sri Mulyani Bungkam Saat Ditanya Beda Data Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu dengan Versi Mahfud MD

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sri Mulyani Bungkam Saat Ditanya Beda Data Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu dengan Versi Mahfud MD

Sri Mulyani bungkam saat ditanya awak media ihwal perbedaan data transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan versi Mahfud MD.


THR dan Gaji ke-13 Ada Komponen Baru, Sri Mulyani Sebut Pemda Akan Terima Tambahan Transfer

17 jam lalu

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
THR dan Gaji ke-13 Ada Komponen Baru, Sri Mulyani Sebut Pemda Akan Terima Tambahan Transfer

Sri Mulyani mengatakan komponen THR 2023 berbeda dari tahun sebelumnya.


Terkini: Mahfud MD Ungkap Kasus Dugaan Pencucian Uang di Bea Cukai, Guru dan Dosen Dapat THR Tahun Ini

17 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Saat memberikan pemaparan, Mahfud turut merespon anggota DPR Komisi Hukum Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang sebelumnya menyebutkan peluang ancaman pidana karena Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Mahfud MD Ungkap Kasus Dugaan Pencucian Uang di Bea Cukai, Guru dan Dosen Dapat THR Tahun Ini

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Menkopolhukam Mahfud MD yang membeberkan kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai.


Bareskrim Kaji Aduan MAKI terhadap Mahfud Md, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK

17 jam lalu

Direktur PT Bumirejo sekaligus Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, batal menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 April 2022. Boyamin yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif) Budhi Sarwono, akhirnya batal lantaran tim penyidik dari kasus tersebut berada di luar kota. TEMPO/Imam Sukamto
Bareskrim Kaji Aduan MAKI terhadap Mahfud Md, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK

Boyamin Saiman berharap aduannya ke Bareskrim ditolak. Logika terbalik dukungan ke Mahfud Md cs.