"

Jokowi Bagikan BLT di Kantor Pos Menjelang Kenaikan Harga BBM: Agar Daya Beli Masyarakat Lebih Baik

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap I kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap I kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua.

TEMPO.CO, Jayapura - Menjelang kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, Rabu, 31 Agustus 2022, mengunjungi kantor PT Pos Indonesia (Persero) cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kedatangannya untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM tahap pertama secara simbolis ke 100 keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Jayapura.

"Hari ini kami telah memulai pembagian BLT BBM, yang diberikan kepada masyarakat selamat empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000 jadi totalnya Rp 600.000 dan diberikan dua kali, masing-masing Rp 300.000," kata Jokowi di Kantor Pos Sentani, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pemerintah sebelumnya menyatakan bakal ada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia sebagai penerima BLT tersebut.

Adapun BLT diberikan agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” tutur Jokowi.

Tak hanya BLT BBM untuk 20,6 juta penerima manfaat, Jokowi menyatakan ada bantuan subsidi BBM yang diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. “Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp 600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” ucapnya.

Menteri Tri Rismaharini menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut. Salah satunya dengan program pendistribusian hingga ke daerah pegunungan, misalnya. "Itu kami akan kirim sendiri secara khusus," ucap Risma

Jika dalam pelaksanaannya di lapangan ada masalah, kata Risma, masyarakat bisa menyampaikan komplain ke pemerintah. "Kayak kemarin kita sudah ke Nduga, kita khusus bagi-bagi yang belum (dapat). Yang tidak ada namanya, kita bagi."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir optimistis PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran dan berpengalaman dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako beberapa waktu lalu bisa menjalankan amanah ini. "Dengan tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.

Menurut Erick, BLT penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga seiring dengan kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda.

Selanjutnya: Dari target 20,6 juta keluarga penerima manfaat, sudah ada 1,5 juta data di antaranya yang masuk ke PT Pos Indonesia.








Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

36 menit lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

4 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Kementan Siapkan Keerom Jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Plh Gubernur Papua, Bupati Keerom, saat meninjau lahan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Kementan Siapkan Keerom Jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional

Presiden Joko Widodo mengatakan Provinsi Papua akan disiapkan kurang lebih 10.000 hektar untuk penanaman jagung.


Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

6 jam lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

Kemenkeu sungguh berempati dan menyesalkan kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa yang dikenai pajak Rp 4 juta oleh petugas bea cukai.


Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

Denny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan "kegentingan yang memaksa".


Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

10 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 21 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Kepala PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

18 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.


Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

19 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita bahwa ia pernah ditelepon Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

19 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Larangan Impor Baju Bekas, Teten: Pasti Diusut Sampai Importir

Pemerintah akan terus mengusut pelaku impor ilegal, tidak hanya ke pedagang tetapi juga ke perusahaan yang melakukan impor baju bekas itu.


Prabowo Subianto Sungkem Saat Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Pindah ke Dirinya

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Prabowo Subianto Sungkem Saat Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Pindah ke Dirinya

Prabowo Subianto langsung sungkem kepada Jokowi saat Kepala BIN Budi Gunawan dirinya telah mendapatkan aura dari presiden.