Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak 2023 Harus Dirancang dengan Hati-hati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar target penerimaan pajak untuk 2023 harus dirancang dengan hati-hati dan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena risiko resesi global yang meningkat.

"Serta tingkat harga komoditas yang menciptakan windfall revenue atau penerimaan yang berlebih dari penerimaan pajak yang kemungkinan akan mengalami penyesuaian pada 2023," ucapnya dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Agustus 2022. 

Menurut Sri Mulyani, perpajakan di satu sisi adalah sumber utama penerima negara. Namun di sisi lain, tuturnya, perpajakan juga harus menjadi instrumen kebijakan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. 

Pada saat yang sama, kata dia, berbagai langkah reformasi perpajakan akan dilakukan. Di antaranya, pemberlakuan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta perbaikan dan penyederhanaan layanan pembayaran pajak. Ia berharap upaya tersebut akan terus menjaga kesinambungan pemerimaan pajak negara. 

Instrumen perpajakan menurutnya juga harus terus digunakan sebagai insentif di dalam mendorong pertumbuhan dan investasi. 

Sri Mulyani mengatakan dari sisi penerima bukan pajak, pemerintah sepandangan dengan fraksi Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP perlu didukung. 

Dia mengatakan dukungan yang akan dilakukan pemerintah yaitu dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan peran PNBP. Pengelola PNBP terus diupayakan semakin baik, ucapnya, terutama dari sisi perbaikan pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan peningkatan nilai tambah dan kelestarian lingkungan di tengah fluktuasi harga komoditas. 

Menurut Sri Mulyani, upaya peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang menghasilkan PNBP kementerian, lembaga, dan BLU harus terus diprioritaskan dan diperbaiki. Caranya, dengan memperbaiki regulasi, administrasi, dan sinergi antar lembaga. 

Ia menuturkan penerimaan perpajakan pada 2023 diharapkan tetap optimal dalam mendukung konsolidasi fiskal. Hal itu, menurutnya sejalan dengan penguatan dan pemulihan prospek perekonomian domestik yang semakin baik. "Juga sebagai hasil dari efektivitas implementasi Undang-undang HPP," kata dia. 

Baca Juga: Tahan Harga Pertalite Naik, Kemenkeu Sebut Slot Subsidi Energi Ditambah Lagi Jika

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

3 jam lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

4 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

23 jam lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.


Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

1 hari lalu

Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

PBB memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari sekitar 3,0 persen pada 2022 menjadi 1,9 persen pada 2023


Analis Prediksi Harga Minyak Dunia Melemah dalam Perdagangan Hari ini

1 hari lalu

Analis Prediksi Harga Minyak Dunia Melemah dalam Perdagangan Hari ini

Harga minyak menurun tajam karena data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur menyusut pada Januari selama tujuh bulan berturut-turut.


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

2 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

2 hari lalu

Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan RPP yang berisi pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN telah rampung dibahas. Kapan diumumkan?


Strategi Industri Mobil Wuling Motors di Tengah Ancaman Resesi Global 2023

2 hari lalu

Strategi Industri Mobil Wuling Motors di Tengah Ancaman Resesi Global 2023

Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengungkapkan strategi industri mobil untuk menghadapi isu resesi global tahun ini.


Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

Sidang 18 konsumen Meikarta ditunda dua pekan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk.