Menurut dia, presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi di tengah gejolak harga minyak dunia saat ini. Anggaran subsidi dan kompensasi energi sering disebut Jokowi telah membengkak sampai Rp 502 triliun.
Namun, Luhut belakangan mengatakan, pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi di tengah wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Pemerintah memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," kata Luhut, Ahad 21 Agustus 2022.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Berbeda dengan Luhut, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi belum memiliki keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Menurut dia, para menteri hingga saat ini masih membahas rencana itu.
"Rencana kenaikan masih dirapatkan dengan Pak Presiden, (kenaikan BBM subsidi) tidak pada kuartal III/2022. Kita lihat tahun depan, (skema) subsidi masih dirancang," ujar Airlangga, Sabtu, 20 Agustus 2022.
3. Menteri ESDM Arifin Tasrif
Alih-alih membicarakan soal rencana kenaikan harga pertalite dan solar, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif malah membicarakan opsi agar BBM bersubsidi tepat sasaran untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah.
Di tengah tingginya harga minyak mentah, pemerintah kata dia lebih cenderung berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Walaupun, kata Arifin, beban subsidi BBM saat ini sudah sangat memberatkan APBN di tengah tingginya harga minyak mentah dunia tersebut.
"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," kata Arifin dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu, 20 Agustus 2022.
4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Adapun Sri Mulyani telah mengumumkan besaran anggaran subsidi energi menyusut pada 2023. Namun begitu, ia tidak menyebutkan susutnya anggaran subsidi itu akan menyebabkan harga BBM bersubsidi akan naik tahun depan. Dia hanya mengatakan itu karena dipengaruhi faktor asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023.
Selanjutnya: Pertamina kembali diminta kendalikan penyaluran BBM bersubsidi.
