TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, saat ini pemerintah sedang melakukan pengkajian baik dari sisi volume penyaluran subsidi BBM maupun kebijakan-kebijakan pembatasannya.
“Nah, tentu dari kajian-kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB (produk domestik bruto) ke depan,” ujar dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi pada 2023 sebesar Rp 210,7 triliun atau turun dibandingkan yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Angka tersebut termaktub dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023.
Adapun alokasi anggaran kompensasi energi pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 126 triliun. Artinya, total subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan sebesar Rp 336,7 triliun atau lebih rendah ketimbang 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.
Airlangga kemudian membandingkan harga BBM Tanah Air dengan sejumlah negara tetangga. "Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter," kata Airlangga.
Demikian pula BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ia mengatakan saat ini harga kekonomiannya Rp 13.150, sedangkan harga ecerannya masih Rp 7.650 per liter. Di negara lain, seperti Thailand, Airlangga mengatakan harga BBM sudah dilego Rp 19.500 pr liter. Sementara itu Vietnam Rp 16.645 per liter dan Filipina Rp 21.352 per liter.
"Sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain," tutur Airlangga. Karena itu, ia mengatakan harga energi masih menjadi tantangan perekonomian pada tahun ini. Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah sudah menyiapkan total anggaran subsidi dan kompensasi pada 2022.
Langkah pemerintah, kata dia, tak lepas dari upaya menjaga harga dan laju inflasi. Tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah, Airlangga mengimbuhkan, terus mendorong agar program kebijakan yang berkaitan dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi dikomunikasikan secara efektif dengan masyarakat.
"Sehingga tentu hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," kata Airlangga.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan pemerintah masih melihat pergerakan harga minyak dunia yang tengah bergejolak. Karena itu, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga BBM.
"Harga BBM itu kan naik-turun. Kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Kita lihat saja," ujar Suahasil kepada Tempo di gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.
Meski demikian, pemerintah akan melakukan analisis lebih lanjut untuk mengambil kebijakan bila kebutuhan subsidi BBM kembali melambung. Apalagi sejumlah ekonom telah memperkirakan subsidi BBM bisa menembus Rp 600 triliun jika penyalurannya tidak dibatasi.
"APBN punya koridor untuk dialokasikan. Kita nanti lakukan analisis harganya berapa. Kebijakannya menyesuaikan," ucap Suahasil.
Suahasil mengimbuhkan, saat ini pemerintah berupaya menambah subsidi dan kompensasi BBM untuk menahan gejolak harga barang di dalam negeri. Ia tak memungkiri eskalasi harga energi membuat sejumlah kegiatan usaha--termasuk proyek-proyek konstruksi--terpengaruh.
Baca juga: Alfamart Buka Suara Seusai Karyawannya Minta Maaf karena Diancam UU ITE
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
