TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan industi keuangan harus bertahan di tengah rentetan krisis yang menimpa negara-negara di dunia. Ia menyebut industri keuangan tak bisa menggantungkan dukungan dari pihak internasional lantaran banyak negara tengah menghadapi gejolak keuangan.
“(Industri keuangan) Harus cukup kuat (di tengah krisis). Tidak ada pilihan lain. Di waktu lalu bisa menggantungkan dukungan solusi yang datang dari internasional, tapi saat ini internasionlnya is a problem,” ujar Mahendra di gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.
Adapun negara-negara di dunia sedang menghadapi krisis rantai pasok dan kenaikan harga-harga komoditas akibat perang Rusia-Ukraina. Krisis berlanjut setelah hampir semua negara terpukul karena pandemi Covid-19.
Menurut Mahendra, sejumlah negara maju mengalami dampak karena situasi global. Sebaliknya, Indonesia justru dianggap relatif tak terkena dampak signifikan dari krisis tersebut.
Meski demikian, berbagai tantangan yang mempengaruhi industri keuangan pada masa mendatang perlu diwaspadai. Ia mengatakan OJK dan pihak lain, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga Lembaga Penjamin Simpanan, mengatasi imbas krisis secara bersama-sama.
Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menyebut data rasio keuangan dalam negeri menunjukkan bahwa negara masih mampu bertahan di tengah tekanan krisis global. Dia mencontohkan, risiko kredit macet atau NPL justru menurun ketimbang sebelum masa pandemi Covid-19.
“Lalu kebijakan yang terkait stress test kita lakukan sehingga kalau ada sesuatu yang menunjukkan lampu kuning, bahkan lampu merah, kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi apa (industri keuangan) kita cukup kuat, saya kira kita harus kuat. Memang ada beberapa kondisi, tapi kita harus optimistis,” ucapnya.
Dian mengimbuhkan Indonesia telah belajar dari krisis yang terjadi sebelumnya, yakni pagebluk virus Corona. Selama mengatasi krisis yang membuat kegiatan ekonomi terhambat tersebut, lembaga keuangan bersama pemerintah melakukan pelbagai sinkronisasi kebijakan agar dampaknya tak terlampau dalam.
“Kita pertahankan perbankan bergerak secara sehat dan mendorong industri (keuangan) supaya berkembang,” ucapnya. Meski demikian, ia tak memungkiri saat ini OJK terus memantau berbagai kondisi. Misalnya, kenaikan yield atau imbal hasil.
Baca juga: Alfamart Buka Suara Seusai Karyawannya Minta Maaf karena Diancam UU ITE
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
