TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan para menteri untuk mengantisipasi ancaman krisis energi. Krisis ini ditandai dengan kenaikan harga minyak dan gas di hampir semua negara.
“Di semua negara, gas sampai harganya lima kali lipat, bensin naik dua kali lipat. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hampir semua negara, tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, tidak negara miskin, semuanya mengalami hal yang sama," ujarnya dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka, Senin, 1 Agustus 2022.
Meroketnya harga minyak dan gas, kata Jokowi, mendorong pelbagai negara mengalami kesulitan keuangan. Bahkan sejumlah negara di dunia tak kuat menghadapi krisis hingga akhirnya ambruk lantaran tak kuat membeli energi dan pangan.
Sementara itu di Indonesia, ia menyebut pemerintah terus menjaga stabilisasi harga dengan mengucurkan subsidi. Pada 2022, pemerintah meningkatkan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai Rp 502 triliun. Subsidi itu membengkak dari sebelumnya Rp 170 triliun.
“Negara mana pun enggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi sekali lagi, alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia menggunakan APBN melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Termasuk, memperkuat subsidi energi.
“Belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock up sober dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi,” kata dia.
Mantan Bos Bank Dunia ini melanjutkan, pemerintah juga akan terus mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyakarat serta mejaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, perbaikan kondisi APBN ditujukan untuk terus menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah panjang.
Selain itu, pemerintah bakal menjaga stabilisasi pasar surat berharga negara dengan menjaga disiplin APBN. “Dan menjaga kredibilitas APBN dan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel oportunis namun tetap hati-hati,” ujar Sri Mulyani.
BISNIS | KHORRY ALFARIZI
Baca juga: Sebut Subsidi BBM Rp 502 Triliun Terlalu Besar, Jokowi: Alhamdulillah Kita Masih Kuat
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
