Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Heran Harga TBS Sawit Masih Rendah Usai Pungutan Ekspor CPO Dihapus

image-gnews
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan harga tender crude palm oil atau CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) naik menjadi Rp 10.103 per kilogram. Namun, kenaikan itu dianggap masih belum signifikan dan tak membuat harga tandan buah segar atau TBS sawit terdongkrak.

"Beban sudah dikurangi, tapi harga CPO tender KPBN masih segitu-segitu juga," ucapnya kepada Tempo, Senin, 1 Agustus 2022. 

Gulat mengatakan saat ini perusahaan seharusnya menikmati kenaikan harga CPO lantaran berhentinya kebijakan flush out (FO) per 31 Juli dan penghapusan pungutan ekspor. Sebelum pemerintah menghapus sementara pungutan ekspor sawit, harga CPO tender di KPBN tercatat Rp 9.000 per kilogram. 

Menurut perhitungan Gulat, setelah pungutan ekspor dihapus dan beban FO sebesar US$ 200 tak lagi berlaku, harga CPO semestinya naik Rp 6 ribu per kilogram atau menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Dengan demikian, harga TBS petani bisa terangkat menjadi Rp 3.000 per kilogram. 

Gulat mengimbuhkan, saat ini tidak ada lagi alasan pabrik membeli TBS sawit di tingkat petani dengan harga murah. Ia mencontohkan acuan harga CPO Roterdam yang besarannya pada Senin, 1 Agustus 2022, US$ 1.100 per ton. Dari perhitungan itu, seharusnya harga TBS petani naik menjadi sekitar Rp 2.500 per kilogram. 

"Entah apa lagi alasan PKS (pabrik kelapa sawit) dan eksportir tetap membeli murah TBS kami," ujar Gulat. 

Gulat pun berharap KPBN mematok harga CPO dengan mengacu pada standar Kementerian Perdagangan. Dia tak ingin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu mematok harga sendiri yang berimbas pada jatuhnya harga TBS sawit. "KPBN jangan sok sendiri membuat harga," kata dia. 

Sebelumnya, petani mencatat harga TBS sawit tak terlampau mengalami perbaikan, khususnya di tingkat petani swadaya. Kenaikan itu masih di bawah Rp 100 per kilogram. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gulat menduga ada akal-akalan pengusaha atau pabrik kelapa sawit yang mengatur agar harga TBS sawit tetap rendah. Untuk mengantisipasinya, Apkasindo berinisiatif untuk memonitor sejumlah pabrik kelapa sawit yang tersebar di 146 kabupaten/kota dari 22 provinsi perwakilan asosiasi. 

"Kita mau lihat antara fakta dengan alasan-alasan yang selalu ditebar oleh PKS dan eksportir," tuturnya. Berdasarkan hasil monitor itu, Apkasindo menemukan pabrik tetap menjual CPO ke refinary dengan harga murah sesuai dengan tender KPBN. 

Lantaran CPO dari pabrik dibeli dengan murah, pengusaha pun melampiaskannya ke harga TBS sawit petani dengan alasan ekspor belum lancar lantaran kewajiban pemenuhan dalam negeri atau DMO. "Tentu ini menjadi keheranan buat kami dan kami petani seperti terkena bola terus," ucapnya.

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Sri Mulyani: Rupiah Melemah 4,55 Persen, tapi Lebih Baik dari Malaysia dan Thailand

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

31 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

31 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

31 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

31 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

31 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

31 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

36 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

40 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin minyak makan merah atau M3 bakal laku di pasaran sebagai alternatif minyak kelapa sawit.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

40 hari lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

52 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

Malaysia memenangkan gugatan di WTO melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit.