TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat harga TBS atau tandan buah segar di 22 provinsi anjlok 72 persen dibandingkan sebelum adanya larangan ekspor, yaitu Rp 4.250. Ketua DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan pemerintah perlu bergerak cepat mengurangi beban yang menekan harga TBS tersebut.
“Harapan dari para petani supaya pemerintah segera melakukan hal-hal yang sekiranya menekan harga TBS, supaya dicabut. Seperti bea keluar, pungutan ekspor, DMO, DPO, dan terakhir FO (fush-out),” ujar Gulat yang dikutip dari video YouTube Apkasindo, Kamis 23 Juni 2022.
Menurutnya bea keluar sebaiknya diturunkan dari US$ 288 menjadi US$ 200. Lalu untuk pungutan ekspor, ia berharap dari US$ 200 dipangkas menjadi US$ 100. Sehingga total beban yang akan ditanggung dalam konteks harga crude palm oil (CPO), kata dia, menjadi US$ 350.
“Hari ini harga CPO Cif Rotterdam pada US$ 1.400, jika ini dilakukan itu dilakukan, berarti dikurangi dengan beban US $ 350 tadi. Maka seharusnya harga CPO di Indonesia yaitu US$ 1.050,” kata dia. Sehingga, US $ 1.050 dikonversikan ke rupiah maka harga CPO Indonesia seharusnya 15.500 per kilogram. Jika ditransmisikan kepada harga TBS petani sawit, katanya, senilai Rp 3.300 per kilogram TBS.
Adapun ia mencatat harga TBS untuk petani swadaya saat ini hanya dihargai Rp 1.150 per kilogram. Sedangkan untuk petani bermitra sebesar Rp 2.010 per kilogram.
“Ini lah yang disebut Pak Luhut harga TBS harus di atas tiga ribu. Namun jika tetap menggunakan regulasi yang sebelumnya atau beban tadi, yaitu bea keluar, pungutan ekspor, DMO, DPO, dan FO, yang totalnya itu 753 USD atau setara dengan 9.400 rupiah,’ tuturnya.
Gulat berujar jika beban tersebut tidak dikurangi maka harga TBS petani hanya Rp 2.010 per kilogram TBS. “Bebannya Rp 1.290 per kilogram TBS tentu ini sangat berat bagi kami. Namun jika ini bisa diringankan bebannya, maka harga TBS kami akan naik,” kata Gulat.
Adapun menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turunnya harga TBS kelapa sawit disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pabrik CPO yang masih memprioritaskan stok TBS lama. Penumpukan stok terjadi karena masih ada yang belum terserap pasa saat pemerintah melarang ekspor CPO.
"Pabrik CPO masih memprioritaskan serapan TBS yang sebelumnya antre di pabrik karena pelarangan ekspor," kata Bhima saat dihubungi pada Kamis, 23 Juni 2022.
Faktor turunnya harga CPO lainnya adalah berkurangnya permintaan CPO di luar negeri sampai 28 persen dalam sebulan terakhir. Menurut Bhima, penurunan itu mengikuti fluktuasi harga acuan CPO yang belakangan mencapai 4.998 RM per ton.
"Sinyal resesi dan naiknya inflasi membuat konsumen dan industri di negara tujuan ekspor mengurangi permintaan CPO dari Indonesia," ujarnya.
Bhima menyarankan pemerintah untuk membangun pabrik-pabrik kelapa sawit yang menampung panen petani mandiri untuk agar stok TBS segera terjual dan turunnya harga bisa diwaspadai. Pabrik itu nantinya bisa mengoptimalkan serapan TBS dan daya tawar petani.
"Sehingga petani tidak hanya bergantung pada perusahaan, tapi bisa mandiri mengolah CPO. Syukur-syukur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mau biayai pabrik hingga produksi minyak goreng kemasan," tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah tegas menegakkan pelaksanaan Permentan serta mengawasinya dengan baik. Kemudian memberikan pengerahan pada petugas di lapangan untuk memberikan sanksi apabila terdapat perusahaan sawit yang bertindak curang.
RIANI SANUSI PUTRI | HAMDAN CHOLIFUDIN ISMAIL
Baca Juga: Cerita Petani soal Harga TBS Sawit Jeblok hingga Rp 300: Sudah pada Titik Nadir
