TEMPO.CO, Jakarta - Laporan terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD) mencatat dukungan energi di Indonesia mencapai Rp 279 triliun untuk tahun anggaran 2020. Dari total dukungan itu, 88 persen di antaranya atau Rp 246 triliun dialokasikan untuk bahan bakar fosil.
Laporan IISD mengungkapkan, pemerintah menyediakan setidaknya Rp 74 triliun untuk industri migas, Rp 112 triliun untuk listrik berbasis fosil, dan Rp 61 triliun untuk sektor batu bara. Insentif Indonesia untuk bahan bakar fosil disebut mencapai 117 kali lebih tinggi dari dukungan untuk energi terbarukan yang hanya menerima Rp 2 triliun.
Angka itu kurang dari 1 persen dibandingkan total dukungan ke sektor energi. Sedangkan Rp 31 triliun dialokasikan untuk biofuel dan Rp 19 miliar untuk kendaraan listrik. Laporan itu memperingatkan bahwa dalam konteks harga energi yang tinggi saat ini, angka-angka dukungan diperkirakan meningkat secara signifikan pada 2022.
Pada Mei lalu, DPR bahkan telah menyetujui permintaan pemerintah untuk memberikan tambahan subsidi energi Rp 350 triliun. Adapun studi IISD menyoroti dukungan luar biasa Indonesia untuk sektor bahan bakar fosil pada periode 2016-2020.
Dukungna itu rata-rata 94 persen dialokasikan untuk minyak dan gas serta listrik berbasis batu bara. Sedangkan untuk energi terbarukan cuma 1 persen.
Para ahli memperingatkan dukungan Indonesia yang tidak proporsional untuk bahan bakar fosil. Kondisi ini dianggap bisa memperlambat transisi energi, menguras anggaran publik, mempercepat perubahan iklim, dan membahayakan kesehatan masyarakat.
“Indonesia secara kritis perlu mengalihkan dukungan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk memenuhi target iklim dan target bauran energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya tidak stabil,” kata penulis utama laporan IISD, Anissa Suharsono.
Anissa menyatakan, insentif ini mewakili biaya yang sangat besar untuk anggaran publik, terutama dalam konteks harga energi yang tinggi saat ini. Para ahli IISD merekomendasikan agar anggaran digunakan secara efisien dan mendukung transisi yang adil.
Baca juga: Airlangga Pamer Kartu Prakerja di Maroko: 12,8 Juta Penerima Terlayani
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
