Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Subsidi Energi Dianggap Solusi Jangka Pendek, Bank Dunia: Reformasi Harus Dilakukan

image-gnews
Antrean pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 7 Juni 2022. Pemerintah mengisyaratkan mengatur pembelian BBM subsidi caranya dengan membatasi konsumsi masyarakat mampu menikmati Pertalite dan Solar, ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara lewat penyaluran BBM subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Antrean pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 7 Juni 2022. Pemerintah mengisyaratkan mengatur pembelian BBM subsidi caranya dengan membatasi konsumsi masyarakat mampu menikmati Pertalite dan Solar, ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara lewat penyaluran BBM subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Habib Rab, mengatakan Indonesia semestinya segera melakukan reformasi kebijakan subsidi, khususnya untuk energi. 

"Ada dua alasan penting mengapa reformasi subsidi harus tetap dilakukan," ucap Habib dalam acara Peluncuran Laporan "Indonesia Economic Prospects June 2022" secara daring di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022. 

Alasan pertama, sebagian besar subsidi menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas. Musababnya, rumah tangga tersebut mengkonsumsi solar bersubsidi dan LPG bersubsidi dalam porsi yang besar.

Jika subsidi diganti dengan transfer sosial untuk masyarakat miskin, rentan, dan kelas menengah, pemerintah dapat memiliki tambahan 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tambahan itu dapat dialokasikan untuk belanja prioritas pembangunan.

Reformasi subsidi LPG, subsidi BBM, dan subsidi listrik, menurut Habib, diperlukan walau keberadaannya berguna sebagai bantuan jangka pendek untuk membantu masyarakat keluar dari tekanan harga komoditas. Di sisi lain, dia melihat keputusan untuk menaikkan harga barang tertentu sudah tepat. 

"Namun hal tersebut hanya akan berdampak kecil pada subsidi," katanya

Adapun alasan kedua, subsidi energi hanya bersifat sementara untuk menahan inflasi. Karena itu, perlu pemikiran rencana keluar atau exit plan yang bertahap dan terukur untuk mengatasi masalah kenaikan harga acuan energi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank Dunia memperkirakan subsidi energi eksplisit hanya meningkat sedikit dari 0,8 persen dari PDB 2021 menjadi sekitar 0,9 persen PDB pada 2022. Namun, subsidi implisit yang dibayarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksikan meningkat. 

Peningkatan tercatat sebesar 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen PDB pada 2022. "Dengan demikian subsidi energi memang akan membantu menjaga inflasi harga konsumen dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan pemulihan permintaan domestik," ujar Habib. 

ANTARA

Baca juga: Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Turun Jadi 4,6 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director International Finance Corporation (IFC) Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat, Ahad, 21 April 2024. Sumber: Instagram @smindrawati
Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sambut Hari Bumi, PGE Laporkan Pengurangan Emisi CO2

7 hari lalu

Power plan PLTP Lumut Balai I, Semende Darat Laut beroperasi sejak 2019. Dari pembangkit milik PT. Pertamina Geothermal Energy area Lumut Balai, energi sebesar 55Mw dialirkan untuk menjaga sistem kelistrikan di Sumbagsel. TEMPO/Parliza Hendrawan
Sambut Hari Bumi, PGE Laporkan Pengurangan Emisi CO2

PGE berkomitmen dalam penghematan konsumsi energi dan pengendalian jumlah limbah.


Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director International Finance Corporation (IFC) Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat, Ahad, 21 April 2024. Sumber: Instagram @smindrawati
Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

9 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN

12 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN

Jokowi dan Tony Blair mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan hari ini.


Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

14 hari lalu

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

15 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


PBB-Bank Dunia: Kerusakan Infrastruktur Gaza Diperkirakan Mencapai Rp 294 T

27 hari lalu

Warga Palestina memeriksa rumah dan bangunan yang hancur di daerah sekitar Rumah Sakit Al Shifa setelah operasi Israel selama dua minggu, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 1 April 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
PBB-Bank Dunia: Kerusakan Infrastruktur Gaza Diperkirakan Mencapai Rp 294 T

Penilaian awal ini kemungkinan besar merupakan perkiraan yang terlalu rendah terhadap kerusakan, kerugian, dan kebutuhan nyata di Gaza.


Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

29 hari lalu

Pedagang kaki lima menjual buah-buahan dan sayuran selama konflik Ukraina-Rusia di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina 30 Mei 2022. Pada hari Senin, penduduk setempat mengisi perangkat listrik dari generator dan bertukar makanan dan pakaian di pasar jalanan dadakan. REUTERS/Alexander Ermochenko
Ukraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang

Sumber di Bank Dunia memperingatkan Ukraina bisa terperosok dalam utang jika negara-negara Barat tak hapus atau restrukturisasi utang