Ditjen Pajak: Tabungan Haji Wajib Dimasukkan ke Dalam SPT

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tabungan haji milik para wajib pajak harus masuk sebagai harta dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT.

Tak hanya itu, menurut Ditjen Pajak, tabungan haji pun harus dilaporkan jika wajib pajak menjadi peserta program pengungkapan sukarela atau PPS.

Soal pelaporan tabungan haji ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi daring di platform Twitter Spaces antara Ditjen Pajak (@DitjenPajakRI) dan komika Yudha Ramadhan atau Yudha Keling (@yudhakel) pada Senin malam lalu, 20 Juni 2022.

Keduanya membahas berbagai macam hal terkait PPS. Pada saat sesi tanya jawab, salah seorang warganet menanyakan status tabungan haji dalam hal pelaporan perpajakan.

Selama ini tabungan haji kerap disimpan secara mandiri atau disetorkan secara berkala ke bank untuk persiapan keberangkatan haji ketika waktunya tiba. Soal ini, Ditjen Pajak menilai bahwa tabungan haji tetap terhitung sebagai aset dari wajib pajak terkait, meskipun peruntukannya sudah jelas pada masa datang.

Wajib pajak pun harus melaporkannya dalam SPT secara berkala. "Tabungan haji bagaimana pun merupakan tabungan, dia termasuk salah satu aset kita. Meskipun digunakannya masih lama, itu termasuk bagian dari kemampuan ekonomis karena disisihkan dari pendapatan, dia termasuk dalam konsep aset sehingga harus dilaporkan juga," ujar pihak Ditjen Pajak dalam diskusi tersebut.

Adapun perubahan nilai tabungan haji pun dapat dilaporkan dalam SPT dari tahun ke tahun, sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Saat wajib pajak telah berangkat haji, SPT dapat diperbaharui dengan penjelasan bahwa tabungan haji telah digunakan. Selain itu, wajib pajak dapat menjelaskan kepada petugas pajak jika tabungan haji itu berasal dari sumber lain, misalnya dari warisan orang tua.

"Secara prinsipal, tabungan haji termasuk aset yang harus dilaporkan," kata pihak Ditjen Pajak dari diskusi tersebut.

BISNIS

Baca: Viral Iuran BPJS Kesehatan Naik jadi Rp 12 Juta Usai Penghapusan Kelas Rawat Inap, Benarkah?