Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Larangan Danareksa Mainkan Produk Rerivatif Dinilai Tepat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Drajad Hari Wibowo, menilai tepat keputusan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara yang melarang PT Danareksa Securities bermain di produk derivatif.

Drajad mengatakan, sebagai badan usaha milik negara, Danareksa sudah seharusnya tak masuk dalam produk-produk derivatif. Produk itu sangat spekulatif karena keuntungan tinggi yang ditawarkan diikuti resiko yang sangat besar.

Apalagi, kata dia, sejarah telah menunjukkan kerugian yang ditanggung bisa membangkrutkan usaha jika sebuah perusahaan pelat merah gagal dalam investasi produk derivatif. "Akhirnya negara yang harus menalangi," kata Drajad, lewat pesan pendek kepada Tempo, Senin (16/2).

AGOENG WIJAYA
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

32 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendapat tunjangan hari raya atau THR. Berapa perkiraan nilainya?


Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

11 Januari 2024

Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir di acara shalawat bersama Persatuan Indonesia (Perindo) di Prampelan Tengah, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Jumat malam, 5 Januari 2024. Foto: Tim Mahfud MD
Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan jika dirinya dan calon presiden Ganjar Pranowo akan berantas korupsi di BUMN.


Anies Baswedan Siap Reformasi Aturan Pendanaan Partai Politik, Segini Parpol Dapat Dana dari APBN - APBD

2 November 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyampaikan materi dalam US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023. Acara bertema Mapping the Legacy, Navigating the Culture itu membahas rekomendasi iklim investasi Indonesia usai era pemerintahaan Presiden Joko Widodo. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Siap Reformasi Aturan Pendanaan Partai Politik, Segini Parpol Dapat Dana dari APBN - APBD

Anies Baswedan singgung reformasi aturan pendanaan partai politik. Ini sumber dana parpol, berapa besar parpol dapat dana dari APBN dan APBD?


Pasangan Ganjar-Mahfud Punya Misi BUMN Unggul, Pengamat: Industri Pendukung Harus Kuat

23 Oktober 2023

Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengadakan konferensi pers usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Ahad, 22 Oktober, 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Pasangan Ganjar-Mahfud Punya Misi BUMN Unggul, Pengamat: Industri Pendukung Harus Kuat

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi misi BUMN unggul dari Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.


Cile Nasionalisasi Tambang Lithium, Tingkatkan Perekonomian dan Melindungi Lingkungan

21 April 2023

Presiden Chile, Gabriel Boric. REUTERS/Rodrigo Garrido
Cile Nasionalisasi Tambang Lithium, Tingkatkan Perekonomian dan Melindungi Lingkungan

Presiden Cile, Gabriel Boric, menasionalisasi industri litium negara itu untuk meningkatkan perekonomian negara dan melindungi lingkungan.


Otorita IKN: Pembentukan Badan Usaha Milik Otorita Masih Berproses

16 Januari 2023

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Otorita IKN: Pembentukan Badan Usaha Milik Otorita Masih Berproses

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan pembentukan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) masih dalam proses.


Erick Thohir Segera Umumkan Daftar Hitam Nama Direksi dan Komisaris BUMN Korup

13 Desember 2022

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Rapat tersebut mengambil keputusan terhadap usulan BUMN Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan inisiatif Corporate Action 2022/right issue 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Segera Umumkan Daftar Hitam Nama Direksi dan Komisaris BUMN Korup

Erick Thohir akan membuat daftar hitam individu-individu yang terdeteksi korup agar tidak masuk menjadi pejabat BUMN.


Perbedaan Mendasar BUMN dan BUMD, Tak Sekadar Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

22 Mei 2022

Gedung Bank Mandiri di jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Perbedaan Mendasar BUMN dan BUMD, Tak Sekadar Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Meski sama-sama badan usaha yang dimiliki pemerintah, status kepemilikan dan skala BUMN dan BUMD berbeda. Apakah perbedaan mendasarnya?


Eks Dirut PT Danareksa Sekuritas Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Korupsi Asabri

13 April 2022

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Brigjen Edy Imran memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 22 Maret 2022. ANTARA/Laily Rahmawaty
Eks Dirut PT Danareksa Sekuritas Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung memeriksa satu orang saksi dalam perkara dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero).


Lantik Dewas LPI, Jokowi: Semoga Indonesia Dapat Kepercayaan Internasional

27 Januari 2021

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Lantik Dewas LPI, Jokowi: Semoga Indonesia Dapat Kepercayaan Internasional

Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi diterbitkan Jokowi pada 14 Desember 2020 lalu.