TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengungkapkan penerapan sistem digitalisasi dalam transaksi keuangan pemerintah daerah telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah hingga 7,5 persen.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Yosamartha mengatakan dari total 200 pemerintah daerah yang menerapkan digitalisasi pada 2021 diketahui PAD-nya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang belum menerapkan digitalisasi.
“Ini terjadi di saat pandemi bagi pemda-pemda itu (pemda digital). Sementara yang belum digitalisasi justru tertekan PAD-nya,” kata Yosamartha pada acara webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Sumatera Selatan “Digital Kito Galo” yang diselenggarakan BI Sumsel, Selasa 14 Juni 2022.
Oleh karena itu, BI menilai digitalisasi ini sangat penting diterapkan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan harapan seluruh pemda dapat menerapkannya paling lambat pada akhir tahun 2022 ini.
Apalagi data terbaru BI menunjukkan bahwa pemda yang sudah menerapkannya mampu merealisasikan APBN dan APBD hingga di atas 87 persen, sementara daerah yang belum digitalisasi malah terseok-seok terutama saat pandemi.
Beruntung bagi Sumatera Selatan, ia melanjutkan, saat ini sudah terbentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh kabupaten/kotanya.
Berdasarkan evaluasi akhir tahun 2021, dari total 18 kabupaten/kota hanya dua daerah yang mengalami kemunduran dari sisi kinerja keuangan. Menurut Yosamartha, hal ini disebabkan daerah tersebut dalam proses adaptasi pelaporan keuangan di era digital.
Kendala Internet Tak Merata
