TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan tambahan anggaran untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp 24,3 miliar pada 2023. Usulan tersebut disorongkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Untuk apa? Persiapan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terhadap pengamanan pembangunan serta persiapan infrastruktur TIK," kata Mahfud dalam rapat dengan Banggar DPR yang disiarkan virtual pada Senin, 6 Juni 2022.
Selain untuk IKN Nusantara, anggaran tambahan akan digunakan untuk menghadapi dinamika politik pelaksanaan kampanye Pemilihan Presiden 2024. Adapun dia merinci usulan untuk penggunaan tambahan anggaran tersebut sebagai berikut.
Tambahan anggaran dialokasikan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sebesar Rp 5,3 miliar dan asistensi penyelesaian permasalahan hukum menjelang Pemilu serentak Rp 4,8 miliar. Kemudian, anggaran untuk memperkokoh kesatuan bangsa dalam menghadapi pemilu serentak 2024 senilai Rp 3,7 miliar.
Lalu, anggaran pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan IKN Nusantara Rp 3,1 miliar dan pengawalan/pengendalian desain sistem keamanan ibu kota baru Rp 3 miliar. Selanjutnya, anggaran pengawalan/pengendalian pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi IKN Nusantara Rp 4,08 miliar.
Adapun pagu indikatif Kemenko Polhukam pada 2023 berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN ialah Rp 296,4 miliar. Dalam usulan perubahan pagu indikatif itu, nilai anggarannya masih sama. Hanya, porsi anggaran dalam programnya yang tampak berbeda.
Dalam usulan perubahan pagu indikatif, anggaran Rp 179,1 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Nilai itu meningkat dibandingkan dengan pagu indikatif yang senilai Rp 172,1 miliar.
Program tersebut terbagi atas Rp 147 miliar untuk dukungan manajemen Kemenko Pulhukam. Angka tersebut berubah dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp 140 miliar. Adapun pagu untuk dukungan manajemen Kompolnas dan Komjak tetap sama, yakni Rp 17 miliar dan 15 miliar.
Sedangkan untuk Program Koordinasi Kebijakan, Mahfud mengusulkan adanya perubahan menjadi Rp 117,2 miliar. Angka itu dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 124,2 miliar.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Pembangunan IKN Libatkan Masyarakat Lokal
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
