TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekretaris Jenderal PAN itu menilai sistem penyaluran subsidi yang berlaku saat ini tidak tepat sasaran.
“Dari awal kami sudah minta agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme subsidi. Jangan subsidi (BBM) ke barang, tapi langsung ke orang atau penerima,” ujar Eddy saat dihubungi pada Selasa, 31 Mei 2022.
Menurut Eddy, selama ini penyaluran subsidi BBM memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran dan tidak tepat sasaran. Musababnya, subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan industri besar.
Meski demikian, perubahan mekanisme penyaluran subsidi BBM harus mempertimbangkan pelbagai hal. Salah satunya adalah pemutakhiran atau pembaruan data penerima bantuan.
“Sumber data harus akurat,” ucap Eddy. Selain itu, penyaluran subsidi perlu diikuti dengan peraturan atau payung hukum yang mengatur mekanismenya agar dapat diawasi. Tindakan-tindakan penyaluran subsidi yang menyeleweng, kata Eddy, dapat langsung ditangani oleh penegak hukum.
“Jadi idenya (perubahan mekanisme subsidi) bagus dan kita akan dukung, tapi mekanisme pelaksanaannya harus dikaji saksama supaya tidak menimbulkan problem baru,” kata Eddy.
