TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR mengadakan rapat tertutup dengan PT Pertamina (Persero) soal kinerja perusahaan pelat merah dan penyesuaian harga minyak dunia. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan berdasarkan rapat tersebut, DPR mendukung agar Kementerian Keuangan segera membayarkan beban kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.
“Intinya rapat tadi Komisi VI memberikan dukungan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan soal kompensai yang akan diberikan ke Pertamina agar bisa dibayarkan tepat waktu,” ujar politikus Partai Gerindra itu saat dihubungi pada Senin malam, 30 Mei 2022.
Andre berujar pembayaran kompensasi BBM perlu segera dilakukan agar perusahaan minyak negara bisa menjaga keseimbangan keuangannya. Selain itu, DPR meminta Pertamina membuat kajian mengenai mekanisme baru pemberian subsidi BBM supaya tepat sasaran.
Selama ini, penyaluran BBM bersubsidi, seperti Solar dan Pertalite, dianggap tidak efektif lantaran bocor ke kelompok masyarakat menengah ke atas hingga industri besar. DPR, tutur Andre, mengusulkan pemberian subsidi mempertimbangkan dua aspek.
Aspek pertama adalah beban keuangan negara dan aspek kedua kepentingan masyarakat. “Subsidi yang paling penting adalah rakyat diuntungkan dan beban keuangan negara bisa dihitung dengan baik. Kita ingatkan pertamina cari formulasi yang terbaik,” ucap Andre.
Masih dalam rangka penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Andre mengatakan DPR mendesak pemerintah segera membuat aturan turunan dari Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Beleid turunan itu akan mengatur detail penerima subsidi.
