TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan instrumen kebijakan untuk mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau bantuan langsung tunai (BLT) gaji. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjanji program ini akan dijalankan secara cepat, akurat, dan akuntabel.
"Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ucap Ida pada awal Mei lalu.
Berikut ini beberapa fakta mengenai rencana pencairan BLT gaji yang dihimpun Tempo.
- Latar belakang pemberian BLT gaji
Ida menyatakan BLT akan diberikan kepada pekerja dan buruh guna memberikan pelindungan serta mengakselerasi pemulihan ekonomi. Ia memandang, meski tren kasus positif maupun angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia menurun signifikan, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.
Selain itu, adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global telah menekan laju pemulihan ekonomi serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi imbas kondisi dunia itu memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Ida.
- BLT gaji pernah diberikan kepada pekerja pada 2020 dan 2021
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BLT gaji pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan. Adapun BLT gaji pada 2020 diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Kemudian pada 2021, bantuan ini menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp 3,5 juta, aturan pencairannya menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.
