Begini Cara Mendirikan Perseroan Terbatas atau PT, Dokumen ini Perlu Disiapkan

Reporter

Ilustrasi perusahaan rintisan.

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu bentuk badan usaha yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah Perseroan Terbatas (PT). Praktik bisnis baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun besar lazimnya menerapkan model usaha ini. Beberapa jenis usaha seperti yang menggunakan model bisnis ini antara lain pedagang, industrialis, kontraktor, distributor, banker dan perusahaan asing. Lantas apa itu Perseroan Terbatas dan bagaimana cara mendirikannya?

Sebagaimana dijelaskan dalam dspace.uii.ac.id, secara umum Perseroan Terbatas atau PT didefnisikan sebagai salah satu bentuk organisasi usaha dalam sistem hukum dagang di Indonesia. Secara harfiah, PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sementara, istilah terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimiliki.

Melansir dari Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara edisi 2018, PT merupakan badan hukum yang tercipta berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaannya tersendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Sebuah PT diwakili oleh seorang direksi yang bertugas bertanggung jawab atas seluruh urusan PT.

Sebelumnya, PT dikenal dengan nama Naamioze Vennotschap atau NV yang mengadaptasi dari bahasa Prancis, Societe Anonyme (SA) atau perseroan tanpa nama. Penjelasan ini senada yang dijelaskan dalam Pasal 36 KUHD bahwa PT tidak menggunakan nama salah seorang aatu lebih diantara para pemegang saham, tetapi namanya diambil dari tujuan perusahaan itu sendiri.

Langkah Mendirikan PT

Melansir dari ppid.semarangkota.go.id, terdapat beberapa langkah untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT).

Pertama, pengajuan nama PT yang didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Usahakan, siapkan tiga pilihan nama yang mencerminkan usaha yang dilakukan.

Kedua, Pembuatan Akta Pendirian PT yang dilakukan oleh notaris berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Ketiga, pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Keempat, pembuatan NPWP.

Kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Keenam, mengajukan SIUP. Selanjutnya adalah mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Kemudian, tahap terakhir adalah Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Izin Domisili Mendirikan PT di Jakarta, Benarkah Tidak Boleh di Perumahan?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Mengenal Tugas CEO dan Bedanya dengan Direktur

6 jam lalu

Mengenal Tugas CEO dan Bedanya dengan Direktur

Ada perusahaan yang membedakan antara posisi CEO dengan presiden direktur. Agar tidak salah kaprah, simak penjelasan berikut.


Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

1 hari lalu

Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

Hotman Paris sering menerima pengaduan dan konsultasi hukum bagi warga di Kopi Johny, Kelapa Gading


Perusahaan Singapura, Keppel Land, Buka Tempat Makan Terbuka di Sudirman Jakarta

2 hari lalu

Perusahaan Singapura, Keppel Land, Buka Tempat Makan Terbuka di Sudirman Jakarta

Perusahaan multinasional asal Singapura, Keppel Land menghadirkan fasilitas gaya hidup, Chillax bagi warga Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman 23.


Biden dan Macron Berselisih soal Subsidi untuk Perusahaan Amerika

3 hari lalu

Biden dan Macron Berselisih soal Subsidi untuk Perusahaan Amerika

Biden menjadi tuan rumah Macron pada kunjungan kenegaraan pertama sejak pemimpin AS itu menjabat pada awal 2021.


Pengadilan Jepang Melarang Pernikahan Sesama Jenis

4 hari lalu

Pengadilan Jepang Melarang Pernikahan Sesama Jenis

Walau peraturan itu sudah sah secara konstitusional, hukum di Jepang akan tetap melindungi hak asasi keluarga yang melakukan pernikahan sesama jenis.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

4 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

5 hari lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

5 hari lalu

Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari lowongan kerja palsu sehingga dapat menjadi pelamar kerja yang cermat.


Ini Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Mau Beri Cuti Haid pada Perempuan

5 hari lalu

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Mau Beri Cuti Haid pada Perempuan

Cuti haid merupakan salah satu hal dari pekerja perempuan, apabila hak ini tidak dilakukan maka perusahaan akan memperoleh sanksi


Ragam Penyebab Startup Gagal

9 hari lalu

Ragam Penyebab Startup Gagal

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.