Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital tak bisa dipisahkan dari pemerataan sinyal dan akses internet. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Latif mengatakan tidak mudah membangun infrastruktur digital di desa-desa terpencil.
Tantangannya adalah kondisi geografis alam, persoalan logistik, transportasi, dan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia). Dia mengakui banyak desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) belum memiliki jalan yang layak dan jangkauan listrik.
Seorang siswa menggunakan layanan panggilan video melalui telepon pintar dalam pembelajaran daring sekolah di Pulau Sabira, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan dapat membangun 9.113 BTS 4G hingga 2022 sehingga jaringan internet 4G dapat dihadirkan di 12.548 desa/kelurahan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), agar kesenjangan digital di Tanah Air dapat dipangkas. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
"Sehingga pengiriman material ke lokasi BTS sinyal 4G banyak dilakukan dengan berjalan kaki dan menggunakan gerobak atau menggunakan perahu-perahu tradisional untuk menyeberangi lautan atau sungai-sungai," tutur Anang. Di pegunungan Papua, transportasi udara untuk sarana pengangkutan material dan peralatan hanya satu-satunya pilihan.
Dia menuturkan ketersediaan transportasi tidak sebanding antara jumlah material. BAKTI mencatat BTS yang dibangun di Papua dan Papua Barat mencapai 65 persen. Kementerian Kominfo memasang target 2.300 BTS 4G beroperasi di tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan Rp 11 triliun untuk keseluruhan pembangunan di 4.200 lokasi.
Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di antaranya adalah program perluasan akses keuangan daerah dengan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pendirian Jamkrida dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah serta kegiatan sosialisasi dan edukasi produk dan layanan jasa keuangan.
“Dengan berbagai program ini dan dukungan digitalisasi pada ekosistem keuangan dari hulu dan hilir, dapat mempercepat perluasan akses keuangan didaerah.”
Bank Papua. Instagram/@bankpapua_id
Khusus di wilayah timur, misalnya Papua, pemerintah menyalurkan kredit melalui PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), dengan plafon Rp10 juta dan suku bunga yang disubsidi penuh pemerintah daerah (suku bunga asli 5 persen per tahun). Nantinya debitur binaan pemda yang memiliki usaha mikro tetap mendapat pinjaman meski tidak memiliki agunan yang cukup. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemberi kredit informal atau ilegal.
Data OJK pada 2019 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Indonesia mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Otoritas menargetkan tingkat indeks inklusi keuangan nasional mencapai 90 persen di 2024. Untuk mengejar target ini, edukasi literasi keuangan dilakukan secara daring agar memperluas partisipasi.
Antiklimaks Digitalisasi
