Detail Pembayaran THR 2022 Pekerja dan Buruh: Bukan Cuma Pekerja Tetap, Kontan..

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi wanita memegang uang atau mendapat THR. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta -Salah satu yang dinanti di sekitar Hari Raya Idul Fitri adalah Tunjangan Hari Raya disingkat THR. Termasuk tentu THR 2022 untuk tahun ini.

Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, Kementrian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tertanggal 6 April 2022 yang mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Berikut detailnya 

1. THR diberikan kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu bulan lebih

Pekerja yang telah bekerja lebih dari sebulan secara terus menerus berhak menerima THR. Selain itu pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu juga berhak menerimanya.

2. Pemberian THR harus kontan, tidak boleh dicicil

Dilansir dari setkab.go.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pemberi kerja untuk memberikan THR 2022 secara kontan kepada pekerja atau buruh. Tak seperti dua tahun sebelumnya yang boleh dicicil lantaran kondisi pandemi Covid-19. 

"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR sesuai aturan semula, yaitu satu bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan," ucap Ida.

"Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," lanjutnya. 

3. Bila perjanjian THR lebih besar, bayarkan sesuai perjanjian

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan SE maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian atau peraturan tersebut.

Selanjutnya: Menaker Ida juga menyebutkan bahwa THR...






Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

1 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

1 hari lalu

Tuntut Heru Budi Putuskan UMP 2023 Naik 10 Persen, Buruh: Angka yang Wajar untuk Jakarta

Buruh menggelar demonstasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini sehubungan dengan UMP Jakarta 2023. Mereka menolak keputusan Heru Budi.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

2 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

3 hari lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

3 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

4 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

4 hari lalu

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

5 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

5 hari lalu

Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta.


Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

5 hari lalu

Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

Sebelum memutuskan menjadi pekerja lepas, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar tahu kelebihan dan kekurangannya.