TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah akan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 29 Maret 2022, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2022.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR Kementerian Keuangan pada Minggu, 27 Maret 2022, pemerintah akan menawarkan tujuh seri yang terdiri dari SPN03220629 (new issuance), SPN12230330 (new issuance), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0093 (new issuance), FR0092 (reopening), dan FR0089 (reopening).
Target indikatif dari lelang SUN 29 Maret 2022 ditetapkan senilai Rp 20 triliun dan target maksimal senilai Rp 30 triliun.
Adapun profil masing-masing seri yang akan dilelang sebagai berikut:
Surat Perbendaharaan Negara seri SPN03220629 (Diskonto; 29 Juni 2022);
Surat Perbendaharaan Negara seri SPN12230330 (Diskonto; 30 Maret 2023);
Obligasi Negara Seri FR0090 (5,125%; 15 April 2027);
Obligasi Negara Seri FR0091 (6,375%; 15 April 2032);
Obligasi Negara Seri FR0093 (6,375%, ditentukan 4 Januari 15 Juli 2037);
Obligasi Negara Seri FR0092 (7,125%; 15 Juni 2042);
dan Obligasi Negara Seri FR0089 (6,87500%; 15 Agustus 2051).
Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.
Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020.
Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).
Baca Juga: PT Pemeringkat Kredit Indonesia Kantongi Izin OJK, Dirut Ungkap Target Pasar
