Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Arahan Jokowi Soal Pembangunan IKN, dari Setop Alih Hak Tanah hingga...

image-gnews
Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif,  dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR
Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Utamanya adalah yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan.

Ia menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.

Selain itu, BPN diminta mengidentifikasi dan memverifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. "Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis, 10 Maret 2022.

Adapun arahan Presiden mengenai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara adalah:

1. Menghentikan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah

Jokowi menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Dia pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.

“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” kata Jokowi.

2. Menyelesaikan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. “Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

3 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.


Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

1 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

Dukungan PDIP kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta berpotensi mengulang kedua pihak dalam satu perahu.


Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

2 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah secara serius memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk satgas.


Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

3 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

Presiden Jokowi buka suara soal maraknya judi online dan menegaskan pemerintah serius memberantas dan memeranginya.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

3 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.


Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

12 jam lalu

Banyak orang melakukan judi online karena ingin kaya secara instan. Padahal, ada banyak bahaya judi online. Mulai dari masalah finansial hingga kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah secara serius memberantas judi online.


Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

13 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masalah sosial yang timbul akibat judi online.


Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

14 jam lalu

Agustinus Anggaibak, Ketua Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua memberikan keterangan  usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak, mengklaim pemekaran dibutuhkan demi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan usai bertemu Jokowi.


Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi keterangan pers di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

Presiden Jokowi secara resmi membuka Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

15 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.