Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Baru Angkutan Darat: Tanpa Antigen dan PCR, Kapasitas Bisa 100 Persen

image-gnews
Petugas kepolisian memeriksa surat keterangan bebas COVID-19 para penumpang bus pada malam jelang pemberlakukan larangan mudik Lebarani di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Rabu, 5 April 2021. Pengetatan dilakukan menjelang larangan mudik Lebaran yang mulai berlaku pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Johannes P. Christo
Petugas kepolisian memeriksa surat keterangan bebas COVID-19 para penumpang bus pada malam jelang pemberlakukan larangan mudik Lebarani di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Rabu, 5 April 2021. Pengetatan dilakukan menjelang larangan mudik Lebaran yang mulai berlaku pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Johannes P. Christo
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi yang hanya memiliki kartu vaksin dosis pertama, pengemudi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu  maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu, pengemudi yang belum melakukan vaksinasi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, mereka wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.

Dalam beleid anyar juga diatur pembatasan kapasitas penumpang kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang, dan kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Untuk daerah PPKM level 4 dan 3, jumlah penumpang paling banyak 70 persen.

Sedangkan di daerah level 2 dan 1, jumlah penumpang paling banyak 100 persen dari total kapasitas tempat duduk. “berkaitan dengan penanganan protokol kesehatan di setiap simpul transportasi, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri masih tetap aktif dan wajib melaksanakan, seperti penggunaan masker maupun hand sanitizer, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” tutur Budi.

Adapun untuk kapal angkutan penyeberangan yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar-wilayah yang menerapkan PPKM dengan level berbeda, pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pada wilayah yang menerapkan PPKM level tertinggi. Meski syarat hasil tes Antigen dan PCR dihapus, awak kapal wajib melakukan sterilisasi kapal angkutan penyeberangan melalui penyemprotan disinfektan.

Baca: Syarat Tes Antigen dan PCR Dihapus, Industri Penerbangan Domestik Cepat Pulih?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setiap Tahun, Kemenhub Kucurkan Rp 2-3 Triliun untuk Dana Operasional Kapal Pelni

1 hari lalu

Arus Balik Penumpang Kapal Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas- Petugas PT Pelni membantu penumpang mengecek tiket KM Awu di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. KM Awu membawa 1250 pemudik dan diperkirakan puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas pada akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung. Tempo/Budi Purwanto
Setiap Tahun, Kemenhub Kucurkan Rp 2-3 Triliun untuk Dana Operasional Kapal Pelni

Kementerian Perhubungan menyatakan setiap tahun mengucurkan anggaran sekitar Rp 2,4-3,2 triliun untuk operasional pelayaran 26 kapal PT Pelni.


KPK Dorong Percepatan Hibah Aset Pelabuhan Waisai di Raja Ampat ke Kemenhub

3 hari lalu

Seorang anak melihat KRI Soeharso bersandar di Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, 21 Agustus 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
KPK Dorong Percepatan Hibah Aset Pelabuhan Waisai di Raja Ampat ke Kemenhub

KPK hadir untuk menjembatani percepatan dan menyelesaikan masalah dalam hibah aset Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat kepada Kemenhub.


Uji Coba BISKITA Trans Depok, Pemerintah Siapkan 44 Halte

9 hari lalu

Uji coba BISKITA Trans Depok dari balai kota menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti, Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Uji Coba BISKITA Trans Depok, Pemerintah Siapkan 44 Halte

Pemkot Depok melakukan uji coba BISKITA Trans Depok dengan layanan Bus Terpadu atau Buy The Service (BTS)


PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

9 hari lalu

Suasana salah satu restoran di sebuah pusat perbelanjaan di Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Agustus 2021. Pada PPKM Level 3 di Jabodetabek, pemerintah masih menerapkan pembatasan kapasitas dan waktu layanan makan di tempat. ANTARA/Arif Firmansyah
PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021. Masih ingat pembatasan dan aturannya?


Kilas Balik PPKM Darurat Jawa-Bali 3 Tahun Lalu yang Mampu Ubah Pola Hidup Masyarakat

10 hari lalu

Petugas Satpol PP melakukan razia masker di depan Stasiun Klender, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemerintah memastikan akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga 23 Mei 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kilas Balik PPKM Darurat Jawa-Bali 3 Tahun Lalu yang Mampu Ubah Pola Hidup Masyarakat

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan. Penerapan PPKM di Jawa dan Bali pun diberlakukan mulai 3 Juli 2021.


Kemenhub Pastikan Peretasan PDN Tak Ganggu Layanan Penerbangan

11 hari lalu

Mesin pesawat ditutup untuk mencegah abu vulkanik masuk ke dalamnya di Bandara Sam Ratulangi di Manado, pada Minggu, 21 April 2024. (ANTARA/Nancy L/rst)
Kemenhub Pastikan Peretasan PDN Tak Ganggu Layanan Penerbangan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto sebut gangguan di PDN tak berdampak terhadap layananan pesawat terbang


Kemenhub Sebut Nusantara Airport di IKN Tak Melayani Penerbangan Komersial

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara peletakan baru pertama atau groundbreaking pembangunan Bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Nantinya pesawat terbesar yang akan dilayani bandara ini adalah Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Kemenhub Sebut Nusantara Airport di IKN Tak Melayani Penerbangan Komersial

Dirjen Perhubungan Udara kemenhub sebut bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang bernama Nusantara Airport bersifat nonkomersial


Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong PIS Terus Ekspansi Internasional

16 hari lalu

Hari Pelaut Sedunia
Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong PIS Terus Ekspansi Internasional

Dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia ini, PIS tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesejahteraan pelaut.


Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

19 hari lalu

Data Kemenhub Dijual di Dark Web. FOTO/X
Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati angkat bicara menanggapi kabar kebocoran data di kementerian tersebut.


Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub Diduga Bocor di Dark Web, Dijual hingga USD 7.000

19 hari lalu

Data BAIS, Dijual di Dark Web. FOTO/X
Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub Diduga Bocor di Dark Web, Dijual hingga USD 7.000

Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub disebut-sebut telah bocor dan dijual di dark web dengan harga US$ 7.000 atau sekitar Rp 114,72 miliar.