TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berencana menumbuhkan Bank Syariah Indonesia atau BSI melalui penyertaan modal negara lewat saham seri A dwiwarna. Dengan demikian, BSI akan menjadi badan usaha milik negara (BUMN).
"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat, dan memperhatikan dewan pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Jumat, 25 Februari 2022.
Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari tiga bank Himbara, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Proses konsolidasi berlangsung sejak tahun lalu. Ma’ruf berharap BSI akan memperkuat ekosistem perbankan syariah dalam negeri.
Di sisi lain, Ma'ruf meminta proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi pemegang saham pengendali (PSP) BSI.
"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya melaporkan, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI. Penyuntikan saham Dwiwarna akan berlangsung pada kuartal ketiga 2022.
"Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para direksi himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," tuturnya. Menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.
BSI digadang-gadang dapat meningkatkan produktivitas industri halal Indonesia yang kini belum masuk lima besar dunia. "Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI ke sana," ucap Erick.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Investasi Penelitian di Indonesia Jauh Tertinggal
