Polemik JHT Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun, Bagaimana Pengaturannya?

Ilustrasi aplikasi JMO. Dok. JMO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada awal bulan ini baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Aturan ini diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu dan menggantikan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan terbaru dari Kemenaker tersebut menjadi buah bibir publik lantaran persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yakni peserta harus mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Hal itu terdapat dalam pasal 2 poin a, b, dan c Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Berikutnya, pada pasal 3 disebutkan manfaat JHT diberikan kepada peserta yang mencapai usia 56 tahun. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 mengatakan peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 3 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja.

Lalu pasal 4 ayat 2 mengategorikan peserta yang berhenti bekerja meliputi tiga keadaan, yakni peserta mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Adapun pasal 5 menyebutkan manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK seperti yang disebut pada pasal ayat 2 huruf a dan b, diberikan pada saat peserta berusia 56 tahun.

Sedangkan pasal 6 menjelaskan kepada peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagi mereka, manfaat JHT diberikan sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Jika peserta mengalami keadaan cacat total tetap, pasal 7 menjelaskan bahwa JHT dapat diberikan pada usia peserta sebelum mencapai usia pensiun. Hak atas manfaat JHT-nya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta dinyatakan mengalami cacat total tetap.






Pemda NTB Berikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Kepada 10 Ribu Petani dan Buruh

20 jam lalu

Pemda NTB Berikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Kepada 10 Ribu Petani dan Buruh

Provinsi NTB dinobatkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi, Senin, 3 Oktober 2022.


Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

5 hari lalu

Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

Pemerintah sebelumnya telah mencairkan bantuan subsidi upah kepada 7,07 juta penerima yang terbagi atas tiga tahap.


Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

7 hari lalu

Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

Lebih dari 2.500 pekerja di Baubau dan Buton yang menerima bantuan. Mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

8 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat, 23 September 2022.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

8 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

Heru melanjutkan, jika PHK di Indosat harus terjadi, perusahaan perlu memenuhi hak-hak karyawannya.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

8 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

Indosat mengklaim lebih dari 95 persen karyawan yang terkena dampak pemangkasan telah menerima tawaran itu.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

8 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

10 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawan.


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

10 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

10 hari lalu

Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

Selama sepekan hingga Sabtu, 24 September, sejumlah perusahaan seperti Shopee hingga Indosat mengumumkan melakukan PHK terhadap karyawannya.