2. Jokowi Tunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Ad Interim
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim. Untuk sementara waktu, Bahlil menggantikan Arifin Tasfir yang sedang menjalani isolasi mandiri.
"Pada pagi hari ini (Jumat, 4 Februari 2022) telah dilakukan rapat perdana Menteri ESDM ad interim dengan seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," ujar Juru Bicara Menteri Investasi, Tina Talisa, Jumat.
Penunjukan itu tertuang dalam surat resmi Sekretaris Negara. Surat diterima oleh Kementerian Investasi pada 3 Februari 2022. Belum jelas akan berapa lama Bahlil memimpin Kementerian ESDM.
Adapun Kepala Biro Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan Arifin Tasrif sedang menjalani isolasi mandiri tanpa mendetailkan penyebabnya. Ia memastikan Arifin berada dalam kondisi baik.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Susi Air Belum Temukan Hanggar Pengganti usai Diusir, Operasional Terganggu
Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan, tidak berlanjutnya kontrak sewa hanggar di Malinau akan mengganggu operasi Susi Air untuk jangka pendek dan jangka panjang. Apalagi, saat ini pihaknya juga belum bisa menemukan hanggar pengganti.
“Kami memang belum menemukan lokasi hanggar pengganti,” ujarnya, Jumat, 4 Februari 2022.
Sebelumnya, Susi Air tak bisa melayani 11 penerbangan setelah diusir paksa dari hanggar di Malinau, Kalimantan Utara. Corporate Secretary Susi Air Nadine Kaiser menuturkan, saat ini pihaknya sedang menginventarisasi data kerusakan dan kerugian akibat pengusiran paksa per Rabu, 2 Februari 2022 lalu di Hanggar Malinau.
Akan tetapi menurutnya, yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi Susi Air dari insiden tersebut adalah risiko terganggunya pelayanan ke masyarakat Malinau dan sekitarnya akibat tindakan yang terkesan show off power.
Nadine menjelaskan, pada tahun ini Susi Air melayani penerbangan dari dan ke Kabupaten Malinau untuk 11 rute. “Ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan tersebut. Justru masyarakat Malinau dan sekitarnya yang terganggu dan dirugikan,” ujarnya, Kamis.
Terkait dengan persoalan pemanfaatan aset lahan tersebut, Nadine mengatakan pihaknya akan menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan pemerintah daerah.
Baca berita selengkapnya di sini.